SDN 005 Bontang Utara Diduga Melakukan Pelanggaran
BONTANG – Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Dasar (SD) masih berlanjut. Hal tersebut diketahui setelah beberapa masyarakat mengadukan kasus terkait PPDB tersebut kepada Komisi I DPRD.
Kasus yang terjadi di lapangan, sebanyak 25 pendaftar tidak diakomodir oleh SDN 005 Bontang Utara padahal pendaftar tersebut memiliki jarak yang dekat dengan sekolah. Seperti diketahui dalam PPDB tahun ini SDN 005 Bontang Utara membuka tiga rombel dengan daya tampung 76 siswa.
“Persoalannya mengenai mekanisme rekrutan dengan mengedepankan usia, tetapi jarak juga menjadi ukuran,” tutur Koordinator masyarakat yang melapor, M Hasyim.
M Hasyim menilai beberapa pendaftar yang diterima memiliki letak yang jauh dari sekolah. Pertimbangan faktor jarak menjadi ukuran kedua setelah usia ialah apabila faktor keamanan dari peserta didik baru tersebut.
“Dari data pendaftaran ulang ada yang berasal dari Jalan Tari Gepeng (Guntung), bahkan ada juga yang dari Bukit Sekatup Damai,” paparnya.
Selain lokasi tempat tinggal yang menyalahi aturan zonasi, M Hasyim juga mempertanyakan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan panitia PPDB SDN 005 Bontang Utara dengan melakukan interview kepada peserta didik baru. Keadaan yang terjadi orang tua tidak diperbolehkan mendampingi putra-putrinya.
“Ada tes berupa membaca dan menulis, bahkan ada beberapa orang tua yang menceritakan anaknya disuruh menjawab dengan bahasa Inggris. Bagi kelas 1 SD tentulah hal tersebut sangat berat,” keluhnya.
Sampai saat ini terdapat 25 data siswa yang belum mencabut berkas. Langkah tersebut diambil karena masih mencoba melakukan negoisasi terkait penambahan rombel menjadi 4 rombel.
“Saya dengar komentar Dinas Pendidikan (Disdik) melalui Kabid SD, Sunarya tadi terkendala fasilitas kalo terjadi penambahan rombel, yakni siswa harus duduk lesehan. Orang tua berkenan kok memberikan sumbangan,” ungkapnya.
Persoalan PPDB menurut M Hasyim perlu segera dipecahkan mengingat ini merupakan agenda rutin tahunan. Tingkat kelulusan Taman Kanak-Kanak semakin lama semakin bertambah, sementara kouta masuk SD sangatlah terbatas.
“Apabila terkendala sarana masih ada pihak lain yang membantu, itu merupakan solusi,” tambahnya.
Sementara Dinas Pendidikan (Disdik)melalui Kabid SD Sunarya membenarkan bahwa terdapat 25 calon siswa yang tidak diakomodir. Melalui rapat dengar pendapat tersebut pihak Disdik menyarankan agar mendaftar ke sekolah swasta, karena sekolah swasta juga merupakan mitra Disdik.
“Jika permasalahannya di biaya maka bisa dikomunikasikan dengan sekolah,” terangnya.
Regulasi yang diterapkan oleh Disdik dalam PPDB tahun ini sesuai juknis yakni sistem jurnal berdasarkan usia. Jikalau terdapat usia yang sama kemudian dicari tempat tinggal terdekat.
“Rata-rata yang tidak diterima dibawah 7 tahun,” jawabnya.
Terkait dugaan terdapat praktik kecurangan perihal adanya titipan, Disdik akan melakukan verifikasi. Selanjutnya, apabila diketemukan indikasi pelanggaran tersebut maka sekolah akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.
Kedepan, Disdik akan melakukan evaluasi terkait sistem PPDB dengan melakukan koreksi terkait sistem zonasi. (*/ak)
