SAMARINDA – Proyek gedung untuk menampung pedagang ayam di Pasar Pagi yang mangkrak pada 2014 lalu akan dilanjutkan tahun depan. Kebijakan tersebut diambil setelah Pejabat Sementara (Pjs) Samarinda Zairin Zain melakukan sidak di lokasi Pasar Pagi, Jumat (23/2) lalu.
“Proyek ini sempat mangkrak selama tiga tahun karena kondisi keuangan daerah dan pusat yang lagi defisit. Kami akan pelajari lagi, bagaimana melanjutkan proyek ini, mungkin dengan cara bertahap, misalnya dibangun satu atau dua lantai dulu,” ujar Zairin.
Proyek tersebut telah memakan anggaran Rp 8 miliar. Secara keseluruhan, jika mengacu pada perencanaan awal yakni gedung tiga lantai, pemerintah harus menganggarkan Rp 200 miliar. Namun, lanjut Zairin, hal itu tidak mungkin terealisasi dalam satu tahun. Karena itu, selain gedung hanya akan dibangun satu atau dua lantai terlebih dahulu, sistem penganggarannya berbentuk multiyears.
“Kalau dipaksakan menunggu anggaran dengan menyesuaikan perencanaan awal, maka proyek ini akan tetap mangkrak, karena anggaran yang dibutuhkan terbilang besar,” kata Zairin.
Ia ingin melanjutkan proyek tersebut tahun ini. Namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim sudah ditetapkan DPRD dan pemerintah, maka proyek tersebut diproyeksikan dianggarkan pada 2019. Jika dianggarkan di APBD Perubahan (APBD-P), proyek tersebut tidak bisa dimasukkan, karena kegiatan-kegiatan lain sudah banyak dicanangkan pemerintah untuk didahulukan penganggarannya. Selain itu, khusus di APBD waktu penganggarannya sudah lewat. Terlebih di APBD-P, tak mungkin dianggarkan karena bangunan fisik belum terlalu prioritas untuk dianggarkan.
“Kami coba di 2019 dianggarkan untuk proyek ini. Kalau di APBD-P, sudah enggak bisa lagi. Karena bangunan fisik, maka anggarannya besar,” ujarnya.
Awalnya proyek tersebut dibangun atas bantuan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Tetapi jika tahun depan dilanjutkan, maka akan menggunakan APBD Kaltim. Pasalnya, pemerintah pusat tidak memperbolehkan pembangunan proyek tersebut menggunakan DAK.
“Bisa saja nanti skemanya anggaran Pemprov Kaltim yang disubsidikan pada Pemkot Samarinda. Atau sepenuhnya melalui pemprov, tapi yang penting berjalan, tidak menabrak aturan. Karena DAK dan APBD tidak boleh dicampur untuk membangun proyek ini,” katanya.
Selain itu, Zairin juga merencanakan, apabila proyek tersebut dilanjutkan, maka permukiman warga yang berdekatan dengan sungai akan dibongkar. Karena ia tidak ingin bangunan tersebut ditutup permukiman warga. “Pemukiman warga di pinggir sungai akan kami pindahkan. Kami akan carikan tempat untuk warga. Kalau kami pindahkan sekarang, dalam keadaan belum kami siapkan tempat untuk warga, mereka bisa ribut,” bebernya.
Sementara itu, Ketua RT 12 Pasar Pagi Samarinda, Siti Fatimah menyambut baik kebijakan Zairin yang ingin memindahkan warga. Menurutnya, seluruh warga yang tinggal di bantaran sungai yang berdekatan dengan proyek tersebut mengamini langkah tersebut.
“Tapi harus disediakan tempat tinggal buat warga yang dipindah. Kalau hanya dipindah, tetapi pemkot tidak menyediakan rumah bagi warga, pasti ditolak warga. Jadi sebelum dipindah, harus disediakan dulu lokasinya,” ujarnya.
Skema pembangunan rumah pengganti, kata Fatimah, bisa ditentukan pemerintah. Warga hanya ingin ada rumah pengganti. Jika pemerintah memutuskan rumah susun, dirinya akan tetap menerima, asal layak dijadikan hunian.
“Jika nanti sudah ada lahan dan rumahnya, warga bisa membayar cicilan pada pemerintah. Yang penting pemerintah membangun lebih dulu, setelah itu ditentukan biaya cicilannya,” sarannya.
Fatimah mengaku, lokasi permukiman tersebut berstatus jalur hijau. Jadi lokasinya milik pemerintah. Namun bangunan masih berstatus milik warga. Sejumlah rumah di lokasi tersebut mencapai 40 rumah, sudah dibangun sejak 1990.
“Sudah lama sekali rencana pemindahan itu, bahkan sejak Pak Amins menjabat sebagai wali kota. Saat itu sudah muncul kesepakatan dengan pemerintah bahwa warga akan dipindah, tapi dengan cara harus diganti pemerintah, baik lahan maupun bangunannya,” katanya. (*/um)
