SAMARINDA – Kasus dugaan pengusiran wisatawan lokal yang dilakukan pengelola Pulau Bakungan di Kabupaten Berau warga negara asing berpaspor Jerman, Sabtu (31/3) lalu disikapi DPRD Kaltim. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau diminta segera mengevaluasi manfaat pengelolaan pulau tersebut. Khususnya kontribusi pengelolaan pulau bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusianto menyebut, sejak bertahun-tahun pulau yang populer dengan sebutan Virgin Cocoa tersebut belum memberikan kontribusi bagi PAD Berau. Meski berstatus pulau terluar yang wewenangnya berada di tangan pemerintah pusat, Pemkab Berau tetap memiliki wewenang dan tanggung jawab atas Pulau Virgin.
Pengelolaan pulau terluar seperti Bakungan, lanjut dia, nyaris tidak pernah melibatkan pemerintah. Baik dalam perizinan maupun share pendapatan. Karena hanya pemilik lahan, pengelola, dan pemerintah pusat yang mengikat perjanjian. Sehingga tidak ada pemasukan bagi pemerintah setempat.
“Cara itu harus segera dievaluasi. Minimal pengelolaan Pulau Bakungan harus punya imbas bagi PAD Berau. Karena itu masuk wilayah Berau,” kata anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, belum lama ini.
Menurut dia, timbulnya kasus tersebut karena tidak adanya pengawasan dari Pemkab Berau. Ke depan bila pengawasan ditingkatkan, sistem pengelolaan pulau tidak akan sepenuhnya berada di tangan pihak asing.
Lebih lanjut Rusianto menegaskan, Pemkab Berau perlu membuat aturan agar pengelolaan pulau tidak sepenuhnya diberikan pada pihak asing atau swasta.
Bila belum ada dasar hukumnya, Pemkab Berau terlebih dulu membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur kontribusi pulau yang dikelola pihak asing. Dalam aturan tersebut, pengelola harus didorong untuk bekerja sama dengan pemerintah setempat.
“Perda tidak hanya mengatur secara khusus Pulau Bakungan, tetapi juga pulau terluar seperti Pulau Pabahanan. Pulau-pulau yang dikelola swasta baik asing maupun lokal harus memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD,” serunya.
Dia mengaku prihatin dengan pola pengelolaan pulau daerah yang dikenal memiliki beragam destinasi wisata itu. Termasuk penggunaan dolar yang diterapkan bagi setiap wisatawan yang ingin berkunjung di pulau. Cara itu dinilai tamparan bagi pemerintah daerah dan nasional.
“Jika masih menggunakan dolar untuk masuk di pulau, usir saja mereka yang mengelola pulau itu. Kita sebagai pemilik daerah seolah tidak dihargai. Di Bali saja, wisatawan dari mana saja harus memakai rupiah,” tegasnya. (*/um)
