SANGATTA- Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Triwulan II menjadi bahasan utama pada agenda coffee morning, di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (4/6/2018) pagi.

Rapat eveluasi untuk mengetahui laporan realisasi keuangan dan pembangunan di lingkup Pemkab Kutim ini dipimpin langsung Bupati Kutim Ismunandar. Didampingi Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, Sekretaris Daerah (Sekda) Irawansyah serta Kabag Pembangunan Setkab Poniso Suryo Renggono.

Bupati Ismunandar mengimbau untuk seluruh OPD masing-masing bisa mencapai prestasi pencapaian dengan target harus besar. Laporan yang masuk diharapkan tidak terlambat.

“Saya minta diprioritaskan agar dalam pelaksanaan anggaran triwulan II secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, agar melakukan pengendalian internal secara intensif,” jelas Ismu.

Ismu meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memastikan program sesuai dengan anggaran. Agar tertib administrasi dan tepat waktu. Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu melakukan pembenahan dan perbaikan pada hal-hal yang dianggap perlu. Khususnya terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan, serta terus bekerja lebih keras dan berkarya dalam membangun Kutim.

Sebelumnya, Kabag Pembangunan Setkab Kutai Timur (Kutim) Poniso Suryo Renggono melaporkan hasil tim evaluasi dan pengawas anggaran (TEPRA) Tahun 2018 terkait belanja daerah mencapai Rp 2,8 Triliun terbagi dalam belanja langsung Rp 1,9 Triliun dan belanja tidak langsung Rp 957 Miliar di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Senin (4/6) disaksikan Bupati Ismunandar, Wabup Kasmidi, Seskab Irawansyah, dan seluruh undangan OPD Setkab dan OPD Kutim. Adapun anggaran belanja langsung tersebut direalisasikan untuk belanja pegawai Rp 171 Miliar, barang dan jasa Rp 855 Miliar dan modal Rp 907 Miliar.

“Pencapaian target rencana belanja langsung yang sudah terserap dari APBD II triwulan II untuk fisik menyentuh angka 13,57 persen dan keuangan di 12,40 persen (Rp 239 Miliar). Sementara anggaran yang belum terserap mencapai Rp 1,6 Triliun,” jelas mantan Camat Rantau Pulung tersebut.

Terkait anggaran yang belum terserap, bisa disimpulkan berkorelasi dengan terbatasnya dana transfer dari pusat. Sehingga dengan dana terbatas, pembayaran didahulukan untuk skala prioritas. Pada akhirnya banyak berkas yang harus tertunda pembayarannya.