SAMARINDA – Minimnya pelayanan kesehatan kelas B di Kota Tepian membuat pemerintah pusat menekan RSUD IA Moeis untuk segera merubah statusnya 2019 mendatang. Namun, seperti kebanyakan proyek Pemkot Samarinda lainnya, minimnya anggaran membuat pembangunan fisik rumah sakit ini mengalami kendala.
Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kota Samarinda, Sri puji Astuti mengatakan, sebenarnya sejak tahun 2015 pihaknya telah mendapat surat keterangan (SK) dari pemprov untuk merubah tipe RSUD dari C ke tipe B.
“Namun, hal itu belum bisa terlaksana karena masih adanya kekurangan seperti sumber daya manusia (SDM) masih kurang. Yang paling utama adalah bangunan fisiknya,” kata dia, Rabu (6/6) lalu.
Sri menuturkan, bahwa pembangunan rumah sakit ini memerlukan dana sekira 177 M dan harus sudah bisa selesai tahun depan. Namun di sisi lain, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi target tersebut.
“Kalau untuk memperbaiki dan menunjang kami bisa, tapi kalau untuk membangun kami tidak punya dana,” ujar dia.
Sehingga, lanjut Sri, mengenai dana tersebut nanti akan diupayakan entah melalui APBD Samarinda, APBD Kaltim, APBN atau bahkan melibatkan pihak swasta.
“Tapi nanti kami lihat lagi bagaimana pengelolaannya. Kan ini sudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD, Red.). Peraturannya masih berubah-ubah dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan pemerintah, belum fix. Namun, kami akan terus berusaha dan bekerja keras,” tegas Sri.
Ia mengatakan, untuk saat ini pihaknya hanya bisa mengurus masalah pematangan lahan. Untuk ke depannya, mereka belum bisa memastikan karena semua itu tergantung APBD.
“Namun, kami tidak berputus asa. Seperti LKPj selama 2 tahun lalu, saya mohon agar RSUD IA Moeis lebih diperhatikan. Termasuk fisik dan lain-lain. Karena perubahan tipe rumah sakit. Namun,tidak ada tindak lanjut dari pemkot. Dan kami maklum karena keterbatasan anggaran,”ungkapnya.
Puji pun tetap optimistis jika mendapat dukungan dari semua pihak pembangunan RSUD IA Moeis akan dapat terlaksana. “Karena kita butuh rumah sakit seperti ini untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Samarinda,” tutupnya. (*/dev)
