Ada Program, Ada Pembahasan
SAMARINDA – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Rusmadi menepis anggapan legislatif di Karang Paci, jika keterlambatan pembahasan APBD-P 2017 karena dirinya memiliki kepentingan tertentu. Apalagi jika itu kepentingan politik.
Menurut dia, jarangnya dia hadir dalam rapat paripurna pembahasan APBD-P bukan menjadi penghalang. Sebab, pemerintah telah mendelegasikannya melalui para asistem pemerintah. Kehadiran mereka juga membawa suatu keputusan pemerintah.
“Saya tegaskan, TAPD itu solid. Ketika ketua tidak ada, maka akan diberikan delegasi kepada asisten dan wakil ketua. Itu sudah dengan keputusan yang jelas. Ketika dikatakan terbengkalai, saya nggak tahu dimana itu terbengkalainya,” kata Rusmadi, Senin (28/8) kemarin.
Dia menyebut, jika memang DPRD Kaltim ingin cepat membahas dan menyusun APBD-P. Maka DPRD harus memperbaiki mekanismenya. Menurutnya, di lingkup pemerintah sudah memiliki mekanisme yang jelas dalam pembahasan anggaran.
“Pemerintah ada KUA dan PPAS. Program dan anggarannya juga jelas. Kami juga terbuka untuk dievaluasi. Mana menurut mereka (DPRD, Red.) tidak diterima, mana yang harus di dalami lagi, ya silahkan,” serunya.
Setiap program yang dimiliki pemerintah telah mempunyai ruang. Begitupun dengan pokok-pok pikiran DPRD juga mempunyai wadah tersendiri. Karena pokok pikiran itu wadah untuk menampung usulan program pembangunan dari rakyat yang diwakili setiap anggota dewan.
“Secara tegas saya sampaikan, tidak ada program tidak ada pembahasan. Jadi TAPD tidak akan hadir rapat kalau banggar tidak punya program terkait pokok-pokok pikiran yang mereka miliki,” katanya.
Dia menyadari bahwa setiap anggota DPRD memiliki pokok pikiran yang harus mereka perjuangkan. Baginya hal itu sah-sah saja, karena memang memiliki ruang untuk memperjuangkan hal tersebut. “Tapi kami sudah sepakat memperbaiki mekanisme pembahasannya,” ucapnya.
Kendati pembahasan anggaran sedikit terlambat, namun Rusmadi tetap yakin APBD-P bisa disahkan sesuai waktu yang ditentukan. Apalagi dalam waktu yang bersamaan akan dilakukan pembahasan APBD murni 2018.
“Pasti bisa tepat waktu lah. Kan tidak ada juga masalah yang krusial sehingga pengesahan APBD-P harus molor,” ujarnya.
Terkait merosotnya APBD Kaltim dalam beberapa tahun terakhir diakui Rusmadi juga menjadi khawatiran. Namun begitu, di APBD 2018 tidak akan ada lagi efisiensi dalam skala besar. Seperti di tahun 2016-2017.
“Pembahasan APBD inikan erat kaitannya dengan RPJMD. Tapi saya kira kami tidak akan begitu berhemat lagi lah tahun depan. Kalaupun ada efisiensi, paling untuk program yang memang tidak terlalu prioritas aja,” katanya.
Seperti program multiyears, tetap jadi prioritas pemerintah. Kata dia, program multiyear memang ditunggu masyarakat. Karena bersentuhan dengan hajat hidup banyak orang. Misalnya, pembangunan jembatan kembar, air bersih di Maloy, dan jalan tol Balikpapan-Samarinda.
“Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menghentikan program itu. Kecuali memang keadaan keuangan pemerintah memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk itu,” tandasnya. (drh)
