SANGATTA – Suasana hearing antara perwakilan buruh yang dimotori Serikat Pekerja Nasional (SPN) dengan perusahaan PT. Wira Inova Nusantara (PT.WIN) sempat memanas. Hal tersebut dipicu adu argumen dari kedua belah pihak yang hadir dipertemuan hearing di kantor DPRD Kutim, Selasa (24/4) kemarin.
Penyampaian yang melenceng dari topik pembahasan dari kedua belah pihak, membuat Wakil Ketua I DPRD Kutim, Yulianus Palangiran terpaksa memotong penyampaian tanggapan.
“Saya rasa jangan terlalu berkeraslah, toh ini kan hanya masalah minimnya komunikasi,” tandasnya.
Wakil ketua dewan itu mengatakan, pertemuan hearing ini sifatnya bukan seperti di pengadilan. Melainkan sebuah pertemuan untuk memecahkan dan mencari solusi permasalahan secara bersama-sama. Yulianus berkata manajemen tidak dapat melarang adanya serikat. Mereka memikiki hak berorganisasi.
“Kami dari DPRD hanya memfasilitasi saja. Kami juga tidak serta merta harus menyalahkan dengan mengatakan ini salah perusahaan atau salah buruh. Tidak demikian. Saya minta kita fokus terhadap pembahasan. Jangan terlalu banyak curhat. Tapi sampaikan saja hal pentingnya. Ini hanya permasalahan miskomunikasi antar karyawan dan pimpinan. Semua harus bisa saling menghargai, karena sangat penting adanya karyawan sebagai aset. Selain itu penting pula adanya pimpinan untuk mengayomi karyawan seyogyanya seperti ayah sendiri,” katanya.
Dirinya meminta terbangunnya komunikasi. Pasalnya, minim koordinasi antar semua pihak dapat menjadi akar permasalahan.
“Rasa kekeluargaan akan terbangun jika komunikasi terus terjalin. Sekarang kan semua sudah jelas, pihak manajemen siap menghargai karyawannya sebagai aset. Maka pekerja pun jika terjadi sesuatu dapat menghormati perusahaan,” tambahnya.
Selain itu dirinya mengimbau pada manajemen agar tidak memberi sanksi apapun pada buruh yang melakukan aksi demo belum lama ini. “Sebelum adanya hearing ini kan mereka sempat demo, saya minta sepanjang regulasi ini sangat jelas, jangan sampai perusahaan memberi SP bahkan PHK pada buruh yang demo pekan lalu. Hal tersebut sangat wajar mereka lakukan. Harapan kedepannya, pimpinan dapat menghargai keluhan mereka sebagai pekerja,” terangnya.
Di tempat yang sama, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) DPC Kutim, Protus menyampaikan semua keluhan anggotanya. Setelah itu ia mengatakan dalam hubungan industrial permasalahan seperti ini dapat menjadi pembelajaran dan pengalaman baru. Ia meminta pimpinan dapat mempertimbangkan keluhannya.
“Ketika ada permasalahan mari selesaikan. Jangan jadikan serikat sebagai musuh, tetapi sebagai mitra. Agar masalah tidak terus berkembang. Saya harap ini semua bisa diselesaikan dengan undang-undang yang berlaku dan perusahaan dapat memahami keinginan kami,” ujarnya.
Pengawas Manajemen PT. WIN, Thamrin menjelaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang ada. Ia akan menyanggupi tuntutan yang sesuai kebutuhan dan tetap berupaya mendukung pekerjanya sebagai aset.
“Sudahlah mulai besok masuk kerja, jangan mogok kerja lagi. Kalian tidak perlu takut, karena saya jamin tidak ada sanksi apapun. Yang penting ketika ada apa-apa bicarakan pada kami. Jangan tiba-tiba pergi tanpa izin. Perihal keluhan mengenai pelayanan kesehatan, cuti, bahkan upah. Nanti kita bahas bareng-bareng,” pintanya.
Kadisnaker Kutim berharap adanya hearing ini menjadi pemersatu pikiran antar pihak pada perusahaan tersebut. Ia meminta pada perusahaan agar mampu mengaktifkan LKS Bipartit. “Semoga tidak kembali terjadi kerusuhan. Saya berharap setelah ini bisa saling menghargai satu sama lain. Karyawan dari perusahaan ini kan lebih 900 orang. Jadi saya minta fungsikan rapat rutin setiap bulan. Untuk menjalankan komunikasi, agar tidak menimbulkan masalah baru,” tuturnya.
Sebelumnya puluhan karyawan PT WIN menggelar aksi unjuk rasa pekan lalu. Saat itu mereka menuntuk beberapa hak mereka. Mulai dari kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga kejelasan status di perusahaan. (*/la)
