SANGATTA – Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Agusriansyah Ridwan berharap Peraturan Daerah (Perda) penyelenggaraan pemerintahan desa jangan jadi tumpukkan kertas. Namun, sejatinya bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah dan segala perangkat desa.
Agusriansyah menjelaskan, dalam sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelengaraan pemerintahan desa, yang dilaksanakan di ruang pertemuan Kantor Kecamatan Sangkulirang yang dibuka oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Sangkulirang Muhidin dan dihadiri Kapolsek Sangkulirang AKP Syamsu Alam, pegawai kecamatan, kepala desa, dan para perangkat desa. Dia menyampaikan materi perda tentang desa. Dia menyampaikan berbagai materi tentang perda tersebut bersama Ketua Pansus Perda Penyelengaraan Desa, Muhammad lebar.
“Besar harapan kami, dengan adanya Perda Penyelenggaraan Desa ini, diharapkan hal yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah desa yang diatur di dalamnya, yang tentunya berdasarkan undang-undang dan peraturan lain di atasnya harus betul- betul dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Jangan sampai perda ini hanya menjadi tumpukan kertas belaka,” ungkapnya, Kamis (26/4) kemarin.
Politisi PKS Putra Sangkulirang ini menambahkan, pada pertemuan itu ada beberapa hal yang dipertanyakan juga oleh peserta. Diantaranya yang berkaitan masalah sumber keuangan desa yang belum dialokasikan sebagaimana mestinya secara baik oleh pemerintah, baik yang berkaitan masalah Anggaran Dana Desa (ADD) dan DD yang sering mengalami keterlambatan masalah transfer. Demikian juga hal yang dikeluhkan berkaitan dengan masalah kesejahteraan perangkat desa, yang hingga empat bulan terakhir ini belum dibayarkan.
“Semoga dalam sosialisasi ini dapat diterima, sehingga perda penyelenggaraan pemerintahan desa nantinya dapat berjalan dengan baik,” tutupnya. (ver/adv)
