SANGATTA – Sebanyak 13 Program Penyediaan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dikerjakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun ini. Hal tersebut diupayakan guna memberikan pelayanan air bersih ke desa-desa yang sulit dijangkau jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutim, AM Fitra Firnanda melalui Kasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas, Mohammad Noor menuturkan, tahun ini Pamsimas terbagi melalui dua pendanaan. Yakni melalui Anggaraan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Sebanyak 10 program dari APBN dan 3 lainnya lewat APBD Kutim 2018,” tuturnya saat rapat koordinasi (Rakor) percepatan Pamsimas, di Ruang Tempudau, kantor bupati belum lama ini.
Noor menjelaskan, program yang dari APBN itu di antaranya di Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun, Desa Kebun Agung, Kecamatan Rantau Pulung. Sementara APBD, di Desa Melan, Kecamatan Long Mesangat, Desa Rantau Sentosa, Kecamatan Busang.
Dia juga menambahkan, pelaksanaan Pamsimas dilakukan oleh masyarakat desa sendiri dengan metode Swadesa. Yakni kegiatan yang mampu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi warga desa. Kegiatan yang dimaksud dengan model swakelola, dari kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dengan pekerjaan direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh desa sebagai penanggung jawab anggaran.
“Dengan Pamsimas ini diharapkan masyarakat desa dapat mengakses pelayanan air bersih dan sanitasi serta penerapan gaya hidup sehat dan bersih. Serta mendukung pencapaian target MDGs Millenium Development Goals (MDGs),” harapnya.
Di rakor yang dihadiri para Kepala Desa tersebut, Noor juga mengingatkan agar aparat desa selaku pelaksana terus melibatkan masyarakat serta memperhatikan waktu. Sehingga program bisa selesai sesuai rencana.
“Waktunya empat bulan setelah penandatangan kontrak, jangan sampai telat,” ujarnya. (ver)
