bontangpost.id – Wakil Wali Kota Bontang Najirah menantang 15 lurah se-Bontang untuk berlomba menurunkan angka stunting di setiap wilayahnya dalam setahun ke depan.
Pasalnya, tingginya angka stunting masih menjadi atensi Pemerintah Kota Bontang. Tercatat hingga saat ini kasus stunting mencapai 22,8 persen.
“Biar semangat. Kalau enggak gitu usahanya kurang maksimal,” singkatnya saat ditemui, Selasa (17/1/2023).
Sebagai bentuk apresiasi, lurah yang berhasil menurunkan angka stunting terbanyak akan dihadiahi kenaikan jabatan.
Kondisi terbalik apabila lurah tidak mampu menurunkan angka stunting, maka Najirah tidak segan untuk melakukan evaluasi, bahkan mutasi jabatan.
Kata Najirah, hal itu dilakukan sebagai pamacu semangat untuk menurunkan target angka stunting nasional pada 2024 mendatang sebanyak 14 persen. Serta melihat sejauh mana komitmen yang dibangun tiap lurah dalam program yang dicanangkan.
“Target di kepemimpinan saya kan menurunkan stunting. Artinya, kalau tidak bisa menurunkan angka stunting di wilayahnya sendiri berarti sinergi di program kami kurang dong,” imbuhnya.
Selain lurah, Najirah bilang akan melibatkan CSR perusahaan untuk membantu menurunkan stunting. Pada 2023 ini, pihaknya menargetkan presentase stunting berada di angka 16 persen.
“Pemerintah harus bekerja keras menurunkan angka stunting. Tanpa kerja sama yang baik antar perusahaan susah rasanya target yang dipatok bisa berhasil,” bebernya.
Sementara itu, CSR Officer PT Kaltim Parna Industri Nico Dimus mengaku telah berkomitmen membantu pemerintah untuk menekan kasus stunting di Kota Bontang. Dengan memberikan asupan vitamin, gizi, dan sebagainya.
Bahkan program tersebut digaungkan sejak 2020 lalu. Setiap satu tahun sekali pihaknya terfokus pada satu kelurahan dengan menganggarkan sekira Rp 100 juta lebih. Target sasarannya pun mulai dari balita, remaja, calon pengantin hingga ibu hamil.
Sejuah ini kelurahan yang sudah menikmati program tersebut ialah Berbas Pantai, Guntung, dan Kanaan. “Tahun ini target kami kembali menyasar Kecamatan Bontang Barat. Kelurahan mana saya belum tahu. Yang berwenang memutuskan pemerintah,” tutupnya. (*)
