Bukti permulaan yang menguatkan indikasi keterlibatan pejabat Pemprov Kaltim di balik terbitnya 21 IUP bertanda tangan palsu gubernur Kaltim telah dikantongi. Selain sanksi administrasi ada jerat pidana yang menanti.
bontangpost.id – Kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terhadap dugaan pemalsuan 21 izin usaha pertambangan (IUP) di Kaltim. Sejumlah pihak akan dimintai keterangan. Seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim. Keduanya adalah organisasi perangkat daerah atau OPD yang diduga berkaitan dengan penerbitan IUP bertandatangan palsu Gubernur Kaltim Isran Noor.
Kepada Kaltim Post, (6/12), Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kaltim Kombes Kristiaji menyampaikan, pemeriksaan saksi baru dilakukan terhadap Inspektorat Kaltim. Sebelumnya, inspektorat yang melaporkan dugaan pencatutan tandatangan gubernur Kaltim pada 21 dokumen IUP yang terbit sepanjang tahun 2020. “Tahap awal, inspektorat dulu. Lalu dinas terkait yang akan diperiksa. Karena surat itu diterbitkan oleh DPMPTSP, maka yang bersangkutan akan diperiksa. Selanjutnya juga Dinas ESDM,” katanya.
Namun, pria berpangkat melati tiga di pundaknya ini, belum bersedia membeber detail jadwal pemeriksaan terhadap pejabat DPMPTSP maupun Dinas ESDM Kaltim. Dia menerangkan, penyidik saat ini masih mengumpulkan bukti lain. Termasuk dokumen IUP abal-abal. “Dokumen-dokumen juga masih kami kumpulkan. Setelah itu, baru kami tingkatkan ke tahap penyidikan,” ungkapnya. Kepala Inspektorat Kaltim Irfan Prananta sebelumnya mengungkapkan, ada indikasi keterlibatan pejabat Pemprov Kaltim dalam penerbitan 21 IUP yang mencatut tanda tangan gubernur.
Pihaknya telah menyerahkan hasil pemeriksaan internal inspektorat kepada Polda Kaltim pada 11 November lalu. Kini, pihaknya tinggal menunggu tindak lanjut dari penyidik Ditreskrimum Polda Kaltim. “Karena masih indikasi, jadi saya belum berani bilang apa-apa. Tapi ada lah mengarah ke sana,” katanya saat ditemui Kaltim Post di Hotel Novotel Balikpapan akhir November lalu. Irfan menegaskan telah mengantongi bukti permulaan yang menguatkan indikasi keterlibatan pejabat Pemprov Kaltim. “Dari bukti-bukti awal yang kita temukan, tentu ada (dugaan pejabat yang terlibat). Ada di beberapa tempat (organisasi perangkat daerah) lah. Yang pasti yang mengurusi masalah izin. Dan berhubungan dengan surat-surat menyurat itulah. Kira-kira begitu,” ungkapnya.
Mengenai sanksi terhadap pejabat yang terlibat dalam penerbitan IUP palsu itu, dia mengatakan baru akan diberikan setelah mereka dinyatakan terbukti bersalah. “Kita sudah punya indikasi. Dan itu nanti ada sanksi berikutnya. Kalau memang pidananya terbukti. Karena baru bisa kita lakukan setelah ada terbukti mereka benar melakukan perbuatan itu. Baru nanti ada sanksi-sanksi administrasi kepegawaian, tentunya. Yang akan menyertai sanksi pidananya,” ungkap dia.
Penyelidikan Ismail Bolong
Sementara itu, kasus dugaan setoran tambang ilegal yang mencatut nama kabareskrim berlanjut. Ismail Bolong yang menjadi pusat dari kasus tersebut diklaim oleh Bareskrim sedang diperiksa. Belum diketahui hasil dari pemeriksaan tersebut.
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Brigjen Pipit Rismanto irit bicara terkait pemeriksaan terhadap Ismail Bolong. Dia hanya memastikan bahwa penyidik sedang memeriksa Ismail di Bareskrim. ”Betul, IB diperiksa,” ujarnya.
Diduga Ismail sengaja menghindari media massa. Ismail masuk ke Bareskrim melewati basement gedung Bareskrim. Ismail merupakan pusat sorotan kasus tersebut setelah membuat video pernyataan bahwa menyetor uang Rp 6 miliar ke kabareskrim awal November lalu.
Namun, setelahnya justru membuat video yang mencabut pernyataannya. Dalam video kedua, purnawirawan Polresta Samarinda dengan pangkat terakhir aiptu itu menyatakan, video pertamanya dibuat atas desakan mantan karopaminal yang kini menjadi terdakwa kasus Obstruction of Justice Hendra Kurniawan. Pada bagian lain, pengamat kepolisian Bambang Rukminto menuturkan, kasus setoran tambang ilegal ini memang muncul karena Ismail Bolong. Namun begitu, bukan berarti harus memeriksa terlebih dahulu Ismail Bolong. ”Tapi, bisa diperiksa semua anggota yang disebutkan dalam laporan hasil penyelidikan (LHP),” paparnya.
LHP, lanjut dia, merupakan kunci utama yang memulai kasus tersebut. Sebab, dalam LHP itu sudah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan mengetahui pidananya. ”Tinggal dilanjutkan,” paparnya. Karena itu, saat ini yang menjadi penilaian adalah keseriusan dari Polri dalam menuntaskan kasus tersebut. Apakah akan benar-benar dituntaskan seterang-terangnya. ”Atau hanya akan dibiarkan diam-diam atau mengambang. Pemeriksaan aja diam-diam,” jelasnya. (idr/jpg/riz/k8)
