bontangpost.id – Dua berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang didalami oleh Polres Bontang telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Bontang. Kasi Intel Kejari Bontang Danang Leksono Wibowo mengatakan berkas itu merupakan perkara tipikor atas pengadaan lahan bandara perintis Bontang Lestari. Dengan tiga tersangka yakni mantan Lurah Bontang Lestari berinsisial RI, mantan Camat Bontang Selatan inisial B, dan mantan Kabag Pemerintahan Setkot N.
“Ada dua berkas. Satu berkas itu RI dan B dijadikan satu. Satunya lagi N. Semuanya telah diserahkan ke Kejari, Senin lalu,” kata Danang.
Kemudian, Kejari Bontang diberi tenggat 14 hari pasca menerima berkas itu untuk memberi penyikapan. Jika ditemukan petunjuk baru atau belum lengkap maka akan melakukan koordinasi dengan penyidik. Tetapi bila sudah lengkap (P-21) maka akan segera lanjut ke tahap berikutnya.
“Terkait kewenangan penahanan saat ini masih di penyidik,” ucapnya.
Sehubungan dengan target berkas dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Samarinda menunggu penyidik. Bilamana sudah lengkap pihak kejaksaan akan segera menyusun surat dakwaan dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Diketahui, polisi belum melakukan penahanan tiga tersangka. Pasalnya tersangka dipandang masih bersikap kooperatif saat dimintai keterangan.
Diketahui, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sejak 8 Juli 2022 dan status tersangka itu keluar 17 Oktober. Peran yang dilakukan oleh kedua tersangka ini ialah memanipulasi administrasi.
Keduanya ini masuk dalam tim sembilan anggota panitia pengadaan tanah. Diduga keduanya yakni B dan RI diperintah oleh salah satu atasannya. Namun demikian kejaksaan masih melakukan pendalaman. Tiga ahli sudah didatangkan salah satunya ialah BPKP.
Sementara N perannya sama halnya saat kasus korupsi di pengadaan lahan Gedung Autis Center, Gedung Seni, dan Sarana Olahraga. Namun ia tidak membeberkan secara detail terkait hal itu. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus dengan terdakwa Dimas Saputro. Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), negara dirugikan Rp 5,2 miliar.
Diketahui total luasan lahan yang direncanakan untuk keperluan Bandara Perintis mencapai 145.238 meter persegi. Dari barang bukti yang telah dikantongi terdapat 12 dokumen pembayaran pembebasan lahan. Besarannya mulai Rp 205.700.000 hingga paling tinggi Rp 1.841.270.000.
Sebelumnya terdakwa Dimas telah menerima putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Hakim Tunggal Suhadi berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), menolak permohonan kasasi dari pemohon. Dalam hal ini penutut umum Kejaksaan negeri Bontang.
Hakim juga memperbaiki putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda. Nomor 6/Pid-TPK/2022/PT SMR tanggal 2 Juni 2022 yang menguatkan putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 14 Maret 2022 tersebut mengenai pidana yang menjatuhkan kepada terpindana.
Selain itu terpidana juga wajib membayar denda sebesar Rp 300 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama tiga bulan. Kejari sebelumnya juga telah menetapkan dua tersangka perkara mafia tanah Lahan Bandara Perintis. Berinisial SHA dan M. Konon, SHA terjerat kasus korupsi pengadaan lahan Autis Center dan Gedung Kesenian Bontang. Berdasarkan amar putusan kasasi, terpidana dijatuhi vonis penjara 7,5 tahun. (ak)
