bontangpost.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) memastikan program penanganan banjir masih prioritas. Bahkan tiga proyek sudah masuk tahap lelang. Pejabat Fungsional Ahli Muda Teknik Pengairan Dinas PUPRK Bambang Permadi mengatakan tiga proyek itu meliputi penyusunan masterplan penanganan banjir, penyusunan kajian induk sistem drainase, dan penyusunan detail engineering design (DED) Polder Telihan.
Ia menjelaskan untuk penyusunan masterplan dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar. Nantinya lokus masterplan mencakup daerah aliran sungai (DAS) Bontang dan Guntung. Serta anak sungai yang terhubung dengan kedua DAS itu. Waktu pelaksanaan ini total sembilan bulan. Rinciannya tahapan lelang memakan waktu dua bulan.
“Ditargetkan November sudah selesai masterplannya,” ucapnya.
Ia menerangkan kajian masterplan ini lebih kompleks. Hasilnya nanti berwujud rekomendasi terkait skema penanganan banjir di Kota Taman. Sesungguhnya program ini telah diajukan pada pergeseran anggaran tahun lalu. Tetapi belum mendapat restu dari legislator. Pemkot Bontang sejatinya telah memiliki masterplan tetapi sudah dipandang basi. Sebab penyusunannya dilakukan saat 2004 lalu.
“Jadi nanti rekomendasinya bisa berupa penambahan polder, penurapan sungai, atau pembuatan rumah pompa air,” tutur dia.
Sementara penyusunan kajian induk sistem drainase dikucurkan anggaran sebesar Rp 1 miliar. Cakupan kajian yakni drainase primer, sekunder, maupun tersier terkhusus di area langganan banjir. Sifat kajian ini komprehensif mulai dari area di dataran tinggi hingga rendah.
“Kalau drainase yang sudah bagus tidak masuk,” terangnya.
Hasil dari kajian nanti digunakan untuk melakukan penataan. Jangka waktu penyusunan kajian maksimal enam bulan. Khusus di jalan protokoler, drainase akan difungsikan lebih maksimal. Secara spesifik di Jalan R Suprapto maupun Ahmad Yani. Karena dua jalan itu kerap ada genangan air saat hujan.
“Kalau sekarang volume tampungnya masih kecil. Sekira lebar 80 sentimeter. Itu kurang. Kajian ini untuk jauh ke depan,” sebutnya.
Dijelaskan Bambang seperti di kota besar drainase ini di bagian atasnya dipakai trotoar maupun ruang terbuka hijau. Dengan skala tampungan air besar. Nantinya kajian akan mengacu hitungan hidrologi dan rata-rata curah hujan. Sesungguhnya kajian ini sudah ada pada 2014.
“Tetapi tidak mewakili keseluruhan sistem drainase karena dana terbatas saat itu dari APBN,” terangnya.
Terakhir untuk penyusunan DED dikucur Rp 1,3 miliar. Hasil kajian fisibility study pada 2019 silam luas lahan potensial yang akan dipakai berukuran 500 dikali 500 meter. Artinya dengan total lahan 25 hektare.
“Tapi nanti dijelaskan lagi di DED apakah ditambah luasannya atau berkurang,” urai Bambang.
Diketahui lokasi polder tersebut berada di dekat Tugu Selamat Datang Kota Bontang. Di sebelah kiri ruas jalan itu jika dari arah simpang empat RSUD ada akses. Areanya berdekatan dengan bibir Sungai Bontang. Diperkirakan lahan dengan sungai berjarak sekira 100 meter. Secara wilayah lahan itu masuk area administrasi Kota Bontang.
Tahapan pembangunan polder sangatlah panjang. Mulai dari penyusunan feasibility studi (fs), detail engineering design (DED), UKL-UPL dan study larap, penilaian appraisal, pembebasan lahan, penentuan lokasi, hingga pembangunan. (*/ak)
