Untuk Tahun 2016, Menunggu APBD Perubahan 2017
BONTANG – Uang transport bagi para penggiat agama baru bisa dicairkan untuk 2 bulan, khusus tahun 2017. Sementara sisa 6 bulan yang belum dicairkan di tahun 2016 akan diusulkan di APBD Perubahan tahun 2017.
Hal tersebut disampaikan perwakilan Bagian Sosial Ekonomi Setda Bontang, Santi. Dirinya menyatakan terkait pencairan uang transport untuk 6 bulan di tahun 2016 sudah diusulkan sejak bulan November 2016 ke Kasubag Sosial Setda Bontang.
Tetapi, ternyata tak ada anggaran untuk membayarnya mengingat dana perimbangan di triwulan ke-4 2016 tidak disalurkan. “Makanya akhir Desember 2016 kami panggil lagi para penggiat agama untuk menyampaikan hal ini,” jelas Santi dalam rapat di DPRD Bontang, Senin (10/4) kemarin.
Kata dia, saat dikumpulkan, diumumkan bahwa pembayaran paling lambat bulan Februari 2017. Tetapi ternyata bulan Februari tak bisa dibayarkan karena dalam Permendagri tidak diatur, yang diatur hanya pembayaran kepada pihak ketiga.
“Kami dapat informasi bahwa itu bisa dibayarkan di anggaran perubahan. Tahun 2017 ini memang baru dibayarkan 2 bulan, akhir Mei akan diusulkan 3 bulan selanjutnya,” ungkapnya.
Santi juga mengatakan bahwa untuk tahun 2017 ini di anggaran murni hanya diusulkan 9 bulan. Sisanya diusulkan kembali di anggaran perubahan. “Jadi hutang tahun 2016 saja sebesar Rp 5 miliar untuk transport penggiat agama, sudah kami usulkan di asistensi, termasuk untuk bonus Fasi 2016,” ujarnya.
Pembayaran uang transport pun mengacu pada angka kehadiran yang masuk dalam kegiatan masing-masing. Dasarnya juga bukan SK Wali Kota tetapi hanya surat tugas sebagai dasar proses pencairan. “Kalau dibuatkan SK tidak mungkin. Soal pencairan kami tunggu informasi dari OPD,” ungkap dia.
Kepala Bagian Hukum Setda Bontang, Hariyadi mengatakan yang tidak diatur diharapkan jangan dianggarkan. Ini harus dikemas tetapi tidak menggunakan judul insentif. Karena kalau insentif jelas salah. “Ketika anggaran lebih dari Rp 5 miliar maka harus melalui persetujuan DPRD,” ujarnya.
Sementara itu perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bontang menyatakan pada dasarnya semua mengetahui bersama bahwa Bontang dalam keadaan defisit. Semua bertujuan baik untuk penggiat agama.
Sehingga diharapkan tidak ada korban saat ada pemeriksaan dari BPK. “Khusus untuk pencarian 2017 memang baru 2 bulan, kondisi keuangan sangat memprihatinkan, sisa 6 bulan mudah-mudahan bisa dianggarkan di perubahan, bukan anggaran sisa tetapi memang kondisinya seperti ini,” terang dia. Sedangkan sisa 3 bulan berjalan ini bisa diusulkan dan saat ada anggaran bisa segera diproses.(mga)
