WASHINGTON – Presiden AS Donald Trump resmi mengumukan status darurat nasional pekan lalu. Jumat (15/2) ayah Ivanka Trump itu menyatakan, perbatasan selatan AS perlu segera diberi tembok pembatas.
Berbagai gugatan hukum sudah siap dilancarkan untuk menggagalkan perintah eksekutif tersebut. Pengumuman itu hanya berselang 13 jam dari persetujuan anggaran yang tak memuat bujet pembangunan tembok yang sesuai dengan keinginan Trump.
Trump menegaskan bahwa krisis kemanusiaan dan keamanan sudah terlalu parah dan mendesak. Dia menyatakan, para imigran membawa narkoba dan kriminalitas ke dalam negeri. ’’Saya tak perlu melakukan ini. Tapi, saya ingin melakukannya dengan cepat,’’ tegasnya di podium Rose Garden sebagaimana dilansir New York Times.
Pengumuman tersebut langsung diprotes Partai Demokrat. Menurut mereka, Trump menggunakan kekuasaannya untuk mewujudkan ambisi pribadi. ’’Dia keluar dari jalur hanya karena gagal melewati proses legislatif yang konstitusional,’’ ujar Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi.
Tak lama kemudian, LSM Public Citizen langsung mengajukan gugatan mewakili tiga pemilik lahan di Texas yang terkena rencana tembok. Gubernur California Gavin Newsom juga ikut dalam parade gugatan hukum itu. ’’Ini hanyalah produk batil Trump. Tapi, keputusan terakhir ada di pengadilan,’’ ujar Newsom menurut Associated Press.
Deklarasi darurat nasional boleh terbilang hal yang tak biasa. Memang, darurat nasional sudah dilakukan berkali-kali sejak diciptakan oleh Undang-Undang Darurat Nasional pada 1976. Namun, kebanyakan status darurat itu dilakukan untuk memberlakukan sanksi atau kebijakan perdagangan.
Sementara itu, status darurat nasional yang berujung pada tindakan militer baru terjadi dua kali. Yang pertama, saat serangan 9/11 terjadi pada 2001. Yang kedua merupakan deklarasi terbaru dari Trump. ’’Ini sudah kewenangan presiden menurut hukum. Dia juga tak menggunakan uang itu sendiri,’’ ujar Mich Mulvaney, pelaksana tugas kepala staf kepresidenan AS.
Gedung Putih mengumumkan bahwa proyek perbatasan bakal menerima USD 3,6 miliar (Rp 50 triliun) dari anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan konstruksi militer. Juga, dana USD 2,5 juta (Rp 35 triliun) dari program pelarangan obat Pentagon. (bil/c5/sof/jpg)
