bontangpost.id – Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Laut Bontang Bersinar (anak perusahaan Perumda AUJ) telah ditentukan. Akan tetapi, sosok yang terpilih itu saat ini, Lien Sikin, masuk dalam daftar tersangka kasus dugaan korupsi penyertaan modal Perumda AUJ. Berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Bontang, Juli 2020.
Pengamat politik dan hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menganggap situasi ini aneh. Sebab, daerah lain setengah mati membersihkan BUMD dari perilaku korupsi. Tetapi Bontang justru mengangkat direksi anak perusahaan BUMD dengan status tersangka.
“Ini pertanda Bontang tidak serius berbenah. Komitmen anti korupsinya mesti dipertanyakan,” kata dosen yang akrab disapa Castro ini.
Sebagai contoh kepala daerah DKI Jakarta berani memecat direksi kendatipun masih berstatus tersangka. Langkah demikian yang dipandang menjadi sebuah komitmen. Menurutnya, orang boleh berpendapat kalau statusnya masih tersangka ataupun menghormati asa praduga tak bersalah.
Namun ini menyangkut masalah integritas. Soal komitmen antikorupsi. Dijelaskan dia, tidak boleh sama sekali BUMD itu dipimpin oleh orang yang bersalah. Apalagi status tersangkanya itu dari kasus di perusahaan induk. “Di mana logika berpikirnya? Ini keputusan ngawur menurut saya,” ucapnya.
Ia menuturkan kepala daerah tidak boleh diam. Apalagi mengamini jabatan anak usaha BUMD dipegang oleh tersangka kasus korupsi. Senada Wakil Ketua DPRD Agus Haris mempertanyakan keputusan penunjukan Lien Sikin sebagai direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Menurutnya, penunjukan ini berpotensi membuat bisnis perusahaan terhambat.
Politikus Partai Gerindra ini menilai tujuan pendirian BUP sejatinya baik. Terkhusus untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Bontang. Namun sebagai unit bisnis, kursi pucuk pimpinan BUP mestinya diberikan kepada sosok berpengalaman, berintegritas, dan tak kalah penting, tidak punya rekam jejak yang buruk. “Saya tidak tahu siapa kepala yang ditunjuk. Tapi mestinya, yang ditunjuk adalah orang yang bersih, tidak punya catatan buruk,” urainya.
Dia menekankan bahwa rekam jejak pimpinan menjadi pertimbangan penting. BUP didirikan guna menjalankan bisnis pengelolaan pelabuhan. Sementara dalam bisnis, unsur kepercayaan itu sangat penting. Menurutnya, bagaimana mungkin BUP bisa menggaet banyak mitra, membangun banyak relasi dan kepercayaan publik, bila integritas pimpinannya saja dipertanyakan.
Sesungguhnya, ia mengaku sangat mengapreasi pendirian BUP. Dengan berdiri sendiri, harapan agar PAD Bontang dari sisi pengelolaan kepelabuhanan lebih berpotensi. Sebab jasa kepelabuhanan bisa dikelola maksimal oleh BUP, dibawa kontrol induk perusahaannya, Perumda AUJ. Beda ketika masih bekerja sama dengan PT Pelindo, porsi pembagian bagi hasil tak maksimal.
Diketahui Lien Sikin sebelumnya menjabat direktur PT Bontang Karya Utamindo. Bersangkutan diduga melakukan pengambilan uang muka pada PT Bontang Investindo Karya Mandiri (anak perusahaan Perumda AUJ di bidang jasa periklanan) sebesar Rp 61 juta. Tak hanya itu, saat menjabat tersangka ini tidak membuat LPJ secara berkala dan berjenjang di perusahaan sebelumnya. (*)
