SANGATTA – Badan Pelayanan Jaminanan Sosial (BPJS) Kesehatan Kutim mengaku, pemerintah Kutim sudah menyerahkan data sementara Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) untuk dimasukkan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
Dikatakan Kepala BPJS, Nurlia Afyanti, usulan sementara, sedikitnya ada 5.732 TK2D yang didaftarkan ke BPJS. Akan tetapi, dari data tersebut, hanya sebanyak 959 orang yang datanya sesuai dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Dengan begitu, sebanyak 4.773 orang yang datanya tidak sesuai dengan Disdukcapil.
“Jadi sebanyak 4.773 jiwa yang tidak dapat dilakukan migrasi ke master file kepesertaan BPJS Kesehatan,” ujar Lia.
Sedangkan khusus untuk TK2D yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Alamat Lengkap Tempat Tinggal (ALTT), pihaknya mencatat sebanyak 3.917 jiwa. Adanya ketidak sesuaian tersebut, BPJS langsung melaporkan kepada Sekretaris Dearah (Sekda).
Hasilnya, Sekda menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kutim untuk ditindak lanjuti. “Kami sudah lapor Sekda, tinggal kami tunggu dari BKD (nama lama BKPP,red),” jelas nya.
Data lengkap tersebut diminta agar semua TK2D yang diusulkan masuk dalam BPJS Kesehatan, sesuai dengan yang diharapkan. Karena jika data administrasinya tidak sesuai, maka akan menyulitkan BPJS untuk menerima hal tersebut. Karenanya, diperlukan data yang valid, baik NIK, nama, tempat tinggal, dan informasi lainnya.
“Dari data TK2D, katanya ada 4 ribu orang yang dimasukkan dalam BPJS. Sekarang, data yang sesuai dan lengkap, baru 959 jiwa saja. Kami akan tunggu data lengkapnya. Dengan begitu, akan memudahkan kami juga,” katanya.
Disinggung TK2D yang ikut BPJS Mandiri, dirinya mengaku sudah cukup banyak. Data terakhir yang dirangkumnya, ada sebanyak 856 jiwa. Hampir seribu TK2D mandiri yang sudah mendaftar menjadi peserta BPJS. Namun dirinya tidak mengetahui pasti, apakah peserta yang sudah mengikuti mandiri ini akan dialihkan ke BPJS tanggungan pemerintah atau tidak.
“Yang jelas kami tunggu data secara keseluruhan saja. Seperti apa nantinya, yang jelas kami bersyukur karena pemerintah sudah melibatkan pegawainya untuk masuk dalam BPJS,” katanya.
Sebelumnya, selain masyarakat sangat miskin, pemerintah Kutim juga berencana akan memberikan tanggungan BPJS kesehatan kepada 4 ribu TK2D yang tersebar di Kutim. Dengan catatan, gaji TK2D dipangkas sebesar Rp 200 ribu. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari pemangkasan TK2D yang sebelumnya 6 ribu lebih menjadi 5 ribu TK2D. (dy)
