SANGATTA- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutim, meminta kepada Pemerintah Kota Bontang untuk tidak lagi menerbitkan administrasi kependudukan kepada warga Dusun Sidrap Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan.
Salah satunya untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran. Karena diketahui, Sidrap merupakan kawasan Kutim. Bukan Kota Bontang. Jika hal tersebut tetap dilakukan, maka jelas melanggar aturan.
“Seharusnya Bontang menolak kalau ada warga Sidrap yang bikin KTP. Harus berani menolak. Jangan berikan pelayanan. Karena mereka tinggal di Kabupaten Kutim, bukan Bontang,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Januar Herlian Putra Lembang Alam.
Warga Sidrap juga diminta untuk mengubah identitas keberadaan daerahnya. Yang saat ini masuk Kota Bontang, dipindah menjadi Kabupaten Kutim. Sehingga sesuai dengan keberadaan mereka tinggal. Tak salah alamat. Tinggal di Kutim, namun berbondong-bondong membuat KTP di Bontang. Anehnya, Bontang juga memberikan pelayanan. Seharusnya tegas melakukan penolakan.
“Kami terbuka lebar jika ingin mengganti KTP. Mau perorangan atau kolektif. Kami akan layani. Karena itu solusi terbaik. Sehingga sesusai antara tempat dan administrasi kependudukan,” katanya.
Karena diketahui, saat ini warga Sidrap mayoritas menggunakan KTP Bontang. Bukan Kutim. Alasannya bermacam-macam. Salah satunya ialah masalah pelayanan. Bontang dianggap lebih dekat dari pada Kutim. Apapun alasannya, tindakan tersebut tak dibenarkan. Seharusnya tetap konsisten membuat perlengkapan kependudukan di Kutim.
“Secara pemerintahan bermasalah. Secara administrasi mereka penduduk Bontang. Seharusnya sesuai dengan kewilayahan,” katanya.
Meskipun begitu, dirinya tak dapat memaksa. Semua diserahkan kepada masyarakat. Hanya saja harapan terbesarnya ialah warga Sidrap membuat KTP di Kutim, bukan ke Bontang.
“Kasihan anak cucu nanti. Sekali lagi kami siap membuatkan KTP nya. Kapanpun. Mungkin ada solusi lainnya seperti di Sidrap dibuatkan desa,” katanya. (dy)
