bontangpost.id – Pemerintah telah merencanakan penghapusan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) alias honorer di 2023. Namun hingga kini, belum ada keputusan menyangkut penyelesaian masalah penataan tenaga honorer tersebut.
Pro kontra terkait rencana penghapusan honorer ini pun datang dari berbagai lapisan, termasuk dari Gubernur Kaltim Isran Noor. Ia bahkan pernah mengeluarkan statement tidak bakal mengikuti aturan tersebut jika benar-benar diberlakukan.
“Saya tidak akan mengikuti kebijakan negara itu, saya akan pertahankan dengan cara saya, tentu dengan baik. Kalimantan Timur tidak akan menghapus. Bagaimana caranya. Itu urusan saya,” tegas Gubernur Isran Noor disambut aplaus dari seluruh undangan yang hadir pada kegiatan Bulan Bhakti Donor Darah Hari Ulang tahun (HUT) ke-72 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan HUT ke-60 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tahun 2022, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim pada 2 Maret 2022 lalu.
Hal ini pun kembali ia utarakan di Pra-Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Hotel Novotel Balikpapan, pada Rabu 26 Oktober 2022 lalu. Ia menilai jumlah ASN yang ada saat ini belum siap untuk menggantikan pekerjaan yang selama ini dibebankan kepada pekerja honorer. Selain itu pemerintah dianggap belum siap dalam menyediakan lapangan pekerjaan baru untuk para pekerja honorer tersebut.
“Bisa dibayangkan, kalau 4 Juta orang tenaga honorer dihapus. Sedangkan negara belum mampu menciptakan sebuah lapangan kerja di luar dari investasi,” kata Isran.
Penolakan terhadap rencana penghapusan tenaga honorer ini pun juga sampai ke Presiden RI Joko Widodo. Hal ini diungkapkan langsung oleh Jokowi saat memberikan pengarahan pada pembukaan Rakernas APPSI 2023 di Balikpapan, pada hari ini, Kamis (23/2/2023). Rakernas dihadiri sejumlah menteri dan para gubernur se-Indonesia.
“Kemarin Ketua Umum APPSI (Gubernur Isran Noor) menanyakan mengenai urusan tenaga honorer. Betul Pak, di beberapa provinsi dan kabupaten kota masih banyak,” ungkap Jokowi.
Mendapat pertanyaan Gubernur Isran Noor soal nasib tenaga honor itu pada Rabu kemarin, Presiden Joko Widodo pun langsung menelpon Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.
“Pagi tadi, saya langsung telpon Menteri PANRB, kalau urusan itu masih digodok. Tapi saya minta dicarikan jalan tengah yang baik karena di provinsi masih ada ribuan. Di kabupaten kota masih ratusan,” kata Presiden Joko Widodo.
Presiden juga mengungkapkan pengalamannya saat masih menjadi wali kota Solo.
“Saat saya wali kota, sebetulnya 100 persen sudah distop (penerimaan tenaga honor). Tapi sekarang sudah muncul ribuan lagi,” aku Presiden Joko Widodo.
“Sekarang sedang dirumuskan jalan tengahnya. Tolong nanti kalau sudah diputuskan bisa kita terapkan bersama,” tutup Presiden. (*)
