SAMARINDA – Masyarakat Kaltim tak disuguhkan figur alternatif dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Ungkapan “itu-itu saja” mewarnai bursa kandidat bakal calon gubernur (cagub). Adapun figur yang berpeluang maju, yakni Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar. Di samping itu, Isran Noor (mantan bupati Kutai Timur), Andi Sofyan Hasdam (mantan wali kota Bontang).
Ketua DPW PKB Kaltim Syafruddin menuturkan, di luar nama figur yang santer muncul dalam perburuan kursi gubernur, tidak ada pilihan nama lain yang siap. Tidak mungkin, terang dia, mendorong mobil yang mogok. “Kami juga mau ada figur alternatif. Minimal orang itu berprestasi, sehingga ada daya tarik yang bisa dijual ke masyarakat. Faktanya tidak muncul,” kata Syafruddin, kemarin (26/4). “Kalau ada, partai pasti welcome. Siap mengorbitkan,” sambungnya.
Dirinya yang juga sebagai anggota DPRD Kaltim setiap empat bulan menjalankan reses (serap aspirasi) ke daerah pemilihan. Yang disampaikan masyarakat, tidak keluar dari figur yang selama ini hendak maju pilgub. Yakni, Syaharie Jaang, Rita Widyasari, Isran Noor, dan Yusran Aspar. “Memang mereka lebih eksis. Ketika dihadapkan pilihan, pasti masyarakat memilih yang mereka tahu dan kenal,” tuturnya.
Dikatakan, tak bisa menyamakan Kaltim dengan DKI Jakarta.
Dari beberapa sisi, banyak perbedaan. Mulai anggaran, tingkat rasional pemilih, dan melek media massa. Tak adanya wajah fresh muncul, bukan menjadi kesalahan partai semata. Akademisi dan profesional lainnya juga mesti proaktif terlibat. “Untuk memunculkan seperti Ridwan Kamil di Bandung butuh proses waktu,” imbuhnya. Ketua DPW PAN Kaltim Darlis Pattalongi mengatakan, sebelum membuka pendaftaran, partai yang ia pimpin membangun komunikasi dengan beberapa tokoh.
Itu upaya meyakinkan semua pihak bahwa partai berlambang matahari itu terbuka. Sepakat bahwa parpol tidak sekadar membuka penjaringan. Meski, tak bisa memaksa tokoh yang diajak berkomunikasi untuk mendaftar.
Bocoran dari internal PAN, salah satu ditemui tapi tidak mendaftar, yakni Sekprov Kaltim Rusmadi. Terbukti, hingga penutupan masa pendaftaran yang bersangkutan tidak muncul. “Tentu banyak pertimbangan kalau tidak mendaftar,” ucap Darlis.
Sebenarnya tak sulit memunculkan figur alternatif. Dengan kondisi Kaltim seperti sekarang, menantang orang yang tidak bersentuhan kepentingan praktis untuk mengimplementasikan ide dan gagasannya. Sebagai contoh, persoalan lingkungan. Tidak sepenuhnya yang berlatar belakang politikus memahami. Justru, kalangan profesional dan akademisi yang memiliki bekal ilmu tersebut.
“Cuma sekali lagi, orang ikut pilkada banyak pertimbangan. Tidak cukup ide dan gagasan saja. Elektabilitas dan materi juga menjadi tantangan,” katanya. Mantan anggota DPRD Kaltim itu menambahkan, tidak hanya partai yang bertanggung jawab. Paling pokok ialah masyarakat. Sebab, pada akhirnya masyarakat yang memilih. Bila pilihan masyarakat berat dengan pertimbangan pragmatis, semakin menjauhkan figur yang hanya memiliki ide dan gagasan untuk maju pilkada. “Jauh dari semangat kompetisi kalau pragmatisme dominan,” imbuhnya.
Sedianya, LSM dan dunia kampus juga bertanggung jawab memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Bila hendak pilkada semakin berwarna, mesti diperjuangkan bersama agar pilihan masyarakat tak tertumpu dengan alasan pragmatis. Sementara itu, parpol tentu menghendaki calon yang diusungnya menang dalam pertarungan. Pasti tidak mungkin mendukung yang diprediksi akan kalah.
Sangat naif bila partai dituntut memunculkan calon dengan menghilangkan kemampuan finansial. “Kalau situasi pasar (masyarakat memilih) masih pragmatis, tidak salah menjadikan materi jadi alasan utama untuk menang. Jujur saja, sekarang ide dan gagasan nomor sekian,” sebut dia. Meski diakuinya, hal tersebut tak boleh terus dibiarkan langgeng berjalan. Seluruh pihak mesti menjadikan sebagai musuh bersama.
Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Lutfi Wahyudi menuturkan, partai politik di Kaltim belum berusaha kuat menggali potensi dari tokoh dan calon pemimpin di daerah ini. Realitas yang terjadi, partai menunggu figur yang hendak mendaftar sebagai bakal calon gubernur. “Belum ada upaya memunculkan. Wajar saja, sekarang ini orang yang muncul itu-itu saja. Yang sudah dikenal masyarakat,” ujarnya.
Partai juga tidak cukup berani berspekulasi memunculkan figur alternatif yang belum dikenal. Saat sekarang, padahal, masih cukup waktu. Lagi-lagi, kata Lutfi, ini berkaitan dengan finansial. Tatkala tak memiliki itu, kecil kemungkinan partai untuk melirik figur potensial, namun tak memiliki kemampuan finansial cukup. Di samping memiliki isi kantong, popularitas dan elektabilitas bakal calon gubernur juga menjadi pertimbangan partai. “Mereka (partai) perlu amunisi untuk Pileg (Pemilihan Legislatif) 2019,” sebutnya.
Nah, kalau semuanya dimiliki si calon, partai bisa mendompleng untuk menaikkan elektabilitas. Artinya, dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah selalu dikaitkan dengan agenda politik lima tahunan partai, bukan bangsa. “Sifatnya memang pragmatis,” ucap dia. Sebelumnya, Golkar, PKB, PAN, PPP, dan NasDem sudah membuka penjaringan bakal cagub dan cawagub.
Khusus Golkar, hanya memberi kesempatan posisi bakal cawagub. Tak ada nama fresh yang muncul. Nyaris, seluruh pendaftar ialah kepala daerah dan mantan kepala daerah. Adapun itu, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar. Di samping itu, Isran Noor (mantan bupati Kutai Timur), Andi Sofyan Hasdam (mantan wali kota Bontang), dan Didik Effendi (mantan wakil bupati Kutai Barat). Segelintir saja dari anggota DPR RI dan pensiunan PNS.
Belum menjadi bakal cagub dan cawagub, sudah ada ongkos politik yang mesti mereka keluarkan. PKB dan PAN mematok tarif pendaftaran sebesar Rp 25 juta. Tarif yang dipasang PPP sedikit lebih rendah, yakni Rp 20 juta. Biaya itu berlaku sama antara mendaftar sebagai bakal cagub dan cawagub. Rita, Jaang, Isran, serta Yusran sama-sama sudah mengeluarkan Rp 50 juta. Mereka sudah resmi mendaftar sebagai bakal cagub di PKB dan PAN.
Dana itu disebut-sebut digunakan untuk operasional penyelenggaraan penjaringan. Di samping itu, untuk menyiapkan panggung politik bagi pendaftar menyampaikan visi-misi dalam forum khusus partai masing-masing. Tak heran, bila maju sebagai calon kepala daerah berbiaya tinggi sulit terbantahkan. (ril/riz/kpg/gun)
