bontangpost.id – Kasus penindakan korupsi di Kaltim disebut masih belum maksimal. Bahkan, Kaltim saat ini disebut menjadi daerah ke-9 terbesar kasus korupsinya di Indonesia.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu. Dirinya menyatakan bahwa aturan yang selalu berubah dan banyak pelanggaran yang terjadi menjadi penyebab tumbuhnya kasus korupsi di Kaltim.
Selain itu, penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik dan kasus-kasus korupsi yang tidak ditindaklanjuti juga menjadi faktor yang membuat orang tidak takut untuk melakukan korupsi.
“Banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat atau tidak terungkap di publik adalah laporan masyarakat terhadap tindakan korupsi, dan hasil laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dan dituntaskan. Inilah yang menyebabkan korupsi tumbuh subur,” tegasnya pada awak media.
Ketua Komisi I DPRD Kaltim ini juga menegaskan bahwa aparat hukum harus tegas dalam menindak kasus korupsi agar masyarakat tidak takut melaporkan kasus tersebut.
Ia juga menyebutkan bahwa DPRD Kaltim telah membentuk Pansus Pokir untuk mendorong pencegahan korupsi. Pansus Pokir ini dibentuk untuk sebagai lembaga pengawas agar anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dievaluasi oleh masyarakat.
Ia juga mengkritik rapat-rapat di DPRD saat pembahasan soal anggaran, menurutnya rapat anggaran seharusnya transparan dan terbuka agar masyarakat mengetahui kemana anggaran dari APBD itu dialokasikan.
“Nah orang lagi bahas anggaran tetapi kenapa rapatnya ditutup, seolah-olah orang enggak harus tahu, seharusnya semua itu harus dibuka aspirasi harus dibuka pembahasan di DPRD juga harus terbuka. Soal transparansi partai politik itu rakyat harus tahu sumber anggaran dari mana agar masyarakat tahu,” bebernya.
Baharuddin berharap baik pejabat maupun masyarakat dapat menyadari bahaya korupsi dan meminimalisasi tindakan korupsi di Kaltim, dengan berani melaporkan tindak korupsi.
“Dan untuk para pejabat yang suka korupsi, paling tidak mulai sekarang pelan-pelan lah tinggalkan kebiasaan korupsi,” pungkasnya. (mrf/nha)
