BONTANGPOST.ID, Samarinda – Sorotan publik terhadap belanja kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur kembali memanas. Setelah pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp8,5 miliar menuai kritik, kini DPRD Kaltim mengalokasikan anggaran sekitar Rp6,8 miliar untuk kendaraan operasional.
Sebelumnya, mobil dinas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menjadi perbincangan luas karena nilainya yang mencapai Rp8,5 miliar.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memberikan klarifikasi atas kebijakan tersebut. Ia menyebut pembaruan kendaraan dinas merupakan kebutuhan mendesak mengingat sebagian besar armada yang digunakan saat ini telah berusia 5 hingga 10 tahun.
Menurutnya, kondisi kendaraan yang menurun justru membebani anggaran daerah karena biaya perawatan yang terus meningkat.
“Mobil-mobil lama itu sudah berumur, sering masuk bengkel, bahkan ada yang mogok saat digunakan perjalanan dinas. Jika dihitung secara jangka panjang, mengganti unit baru jauh lebih efisien dibandingkan terus-menerus membiayai perbaikan yang tinggi,” ujarnya, Sabtu (28/2).
Hasanuddin yang juga politisi Partai Golkar menegaskan proses pengadaan telah melalui mekanisme pembahasan di tingkat komisi, Badan Anggaran (Banggar), serta dikoordinasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia memastikan pengadaan mengacu pada Pedoman Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB), serta dilakukan melalui e-katalog dengan pengawasan inspektorat.
“Semua sudah sesuai prosedur. Tidak ada yang bisa main-main atau sembarangan,” tegasnya.
Ia juga membantah anggapan bahwa kendaraan tersebut hanya diperuntukkan bagi empat pimpinan dewan. Menurutnya, unit yang dianggarkan akan digunakan untuk menunjang operasional Alat Kelengkapan Dewan (AKD), termasuk komisi, badan, fraksi, hingga sekretariat. (KP)
