BONTANGPOST.ID – Polemik kendaraan operasional milik Pemerintah Kota Samarinda, yakni Land Rover Defender, terus menjadi sorotan publik. Kendaraan yang disebut disewa sekitar Rp160 juta per bulan dengan masa kontrak tiga tahun dari penyedia di Jakarta itu memicu perdebatan terkait penggunaan fasilitas operasional pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta Inspektorat Samarinda melakukan review terhadap pengelolaan kendaraan operasional di lingkungan pemerintah kota.
Permintaan itu dituangkan secara resmi melalui surat bernomor 000.1.7/0720/200 tentang review pengelolaan kendaraan operasional tertanggal 12 Maret 2026 yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat Samarinda.
“Saya datang sendiri ke Inspektorat Samarinda. Tolong periksa. Kalau ada hal yang perlu diluruskan atau dievaluasi, silakan dilakukan evaluasi. Jangan ragu meski itu menyangkut kepala daerah atau wakil kepala daerah,” ujarnya.
Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan fasilitas pemerintah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Menurutnya, seluruh kendaraan operasional pemerintah daerah, termasuk yang digunakan kepala daerah dan wakil kepala daerah, diperuntukkan untuk menunjang kegiatan kedinasan dan pelayanan pemerintahan.
Ia juga mengapresiasi media yang telah memberitakan polemik tersebut secara objektif. Menurutnya, kritik dan sorotan publik dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
“Bisa jadi tidak semua yang kami lakukan benar. Dari situ kami bisa belajar untuk lebih berhati-hati,” katanya.
Terkait skema penyewaan kendaraan operasional, Andi Harun menjelaskan kebijakan serupa juga diterapkan untuk kendaraan operasional lurah dan camat di Samarinda.
Saat ini, kendaraan operasional untuk 59 kelurahan dan 10 kecamatan juga menggunakan sistem sewa. Kebijakan tersebut diambil karena keterbatasan anggaran daerah untuk membeli kendaraan secara langsung dalam jumlah besar.
“Kalau harus membeli sekaligus kendaraan untuk seluruh lurah dan camat tentu membutuhkan anggaran besar. Dengan sistem sewa, kebutuhan operasional tetap bisa terpenuhi,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Land Rover Defender yang menjadi sorotan bukan merupakan mobil dinas wali kota, melainkan kendaraan yang disiapkan sebagai mobil tamu pemerintah kota.
“Sejak awal saya sampaikan bahwa secara nomenklatur itu mobil tamu. Saya juga tidak pernah mengatakan tidak pernah memakainya,” tegasnya.
Ia berharap polemik tersebut dapat disikapi secara objektif dengan menunggu hasil review dari Inspektorat.
Berdasarkan perhitungan, dengan nilai kontrak Rp160 juta per bulan hingga akhir Desember 2026, anggaran yang dikeluarkan untuk kendaraan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp7,6 miliar. (ak)
