BONTANGPOST.ID, Samarinda – Polemik pengadaan mobil dinas baru bagi Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kian memanas setelah terungkap kendaraan tersebut dilengkapi berbagai fitur premium, termasuk jok pijat yang menambah kenyamanan kabin. Di tengah narasi efisiensi anggaran dan keterbatasan fiskal daerah, kemunculan kendaraan super mewah senilai Rp8,5 miliar itu dinilai memicu pertanyaan publik soal prioritas belanja pemerintah.
Berdasarkan data sistem Inaproc, kendaraan tersebut merupakan SUV hybrid bermesin 2.996 cc dengan tenaga mencapai 434 HP. Mobil yang teridentifikasi sebagai varian tertinggi Land Rover Range Rover 3.0 LWB Autobiography itu juga dibekali suspensi udara, kabin lapang, serta fitur kenyamanan kelas atas yang lazim ditemukan pada kendaraan premium.
Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengonfirmasi kendaraan tersebut telah tersedia dan digunakan untuk aktivitas dinas gubernur. Ia menjelaskan, pemilihan SUV kelas atas didasarkan pada kebutuhan mobilitas kepala daerah yang kerap meninjau wilayah dengan akses sulit, sekaligus untuk mendukung fungsi protokoler seperti penjemputan tamu negara yang melakukan kunjungan lapangan ke kawasan Ibu Kota Nusantara.
“Artinya ada mobil yang bisa ke medan lapangan, juga bisa digunakan untuk fungsi lain, misalnya menjemput tamu karena tamu-tamu juga ke lapangan,” ujarnya.
Namun penjelasan tersebut mendapat kritik dari legislatif. Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mempertanyakan transparansi Pemprov Kaltim. Ia merasa kecolongan karena sebelumnya pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sempat menyatakan bahwa tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru demi efisiensi anggaran pada tahun 2025.
“Awalnya Pemprov Kaltim menyatakan tidak ada pengadaan kendaraan. Saya berpegang pada pernyataan itu. Kalau tidak ada pengadaan mobil, ya semuanya dong,” tegas Baharuddin Demmu.
Menurut Demmu, jika tujuan kendaraan untuk menjangkau medan berat di pedalaman, mobil gardan ganda dengan harga jauh lebih rendah dinilai sudah memadai. Ia menilai kendaraan seharga Rp8,5 miliar tersebut lebih mencerminkan kenyamanan premium untuk jalan beraspal dibanding kebutuhan operasional lapangan.
“Kalau untuk menembus medan terjal, lebih cocok mobil gardan ganda dengan harga lebih murah, masih di bawah Rp5 miliar. Kalau yang Rp8,5 miliar itu saya nilai lebih cocok untuk jalan beraspal,” pungkasnya.
Kritik juga menguat karena publik tidak mendapat penjelasan rinci bahwa kebijakan pembatasan pengadaan kendaraan dinas hanya berlaku bagi pejabat tertentu dan tidak mencakup jabatan gubernur. Bagi kalangan legislatif, kondisi ini menimbulkan kesan standar ganda dalam pengelolaan anggaran daerah yang seharusnya lebih berpihak pada program pelayanan masyarakat. (prokal)
