BONTANGPOST.ID, Samarinda – Pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi sorotan publik. Meski menuai kritik di tengah kondisi fiskal yang dinilai belum ideal, Pemprov Kaltim menegaskan pembelian tersebut didasarkan pada kebutuhan operasional pimpinan daerah.
Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, dikonfirmasi Jumat (20/2/2026), membenarkan kendaraan tersebut diperuntukkan bagi pimpinan daerah dan unitnya telah tersedia.
“Ya, diadakan untuk mobil dinas pimpinan daerah,” ujarnya.
Sri menjelaskan, kebutuhan kendaraan dengan spesifikasi khusus muncul dari pengalaman kunjungan lapangan yang dilakukan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Menurutnya, gubernur kerap meninjau langsung wilayah dengan akses jalan terbatas yang tidak dapat dijangkau kendaraan biasa.
Ia mencontohkan kunjungan ke Kelurahan Sotek di Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kecamatan Bongan di Kutai Barat. Dalam perjalanan tersebut, rombongan sempat tertahan di kawasan hutan akibat medan berat dan infrastruktur jalan yang belum memadai.
“Memang sebelumnya sudah diinformasikan tidak ada jalan. Namun beliau ingin memastikan sejauh mana akses bisa ditembus. Jika masyarakat bisa melintas, beliau juga ingin sampai ke lokasi,” jelas Sri.
Sri mengaku pernah mendampingi kunjungan lapangan di mana gubernur harus berganti kendaraan karena mobil yang digunakan tidak mampu melintasi medan. Pengalaman tersebut menjadi pertimbangan bahwa kendaraan kepala daerah harus mampu menghadapi beragam karakter medan di Kaltim.
Menurutnya, kunjungan langsung sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait rencana dukungan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah terpencil.
“Dengan melihat langsung kondisi lapangan, beliau dapat menilai hambatan serta potensi yang ada. Ini berkaitan dengan upaya membuka akses ekonomi baru di Kaltim,” katanya.
Sri menambahkan, konektivitas antarwilayah menjadi perhatian strategis, terlebih Kalimantan Timur berbatasan dengan Kalimantan Utara dan berperan sebagai daerah penyangga kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pembukaan akses jalan dinilai memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan keterhubungan wilayah.
Terkait spesifikasi, kendaraan tersebut dirancang mampu menjangkau medan berat sekaligus tetap representatif untuk kegiatan protokoler seperti penjemputan tamu dan kunjungan resmi, termasuk ke kawasan IKN.
Menanggapi kritik publik yang menilai pengadaan mobil mewah sensitif di tengah efisiensi anggaran, Sri menyebut penjelasan teknis telah disampaikan oleh perangkat daerah terkait dan enggan memberikan komentar lebih jauh.
Namun demikian, ia memastikan kendaraan tersebut telah tersedia dan digunakan.
Berdasarkan dokumen dalam sistem pengadaan pemerintah daerah, mobil tersebut memiliki spesifikasi SUV hybrid berkapasitas mesin 2.996 cc dengan tenaga 434 HP, baterai 38,2 kWh, serta motor listrik bertorsi 620 Nm. (KP)
