SANGATTA – DPRD Kutim mendukung langkah Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan sertifikasi lahan Bandara Sangkima. Langkah itu dinilai sangat penting, mengingat sengketa lahan di Kutim terbilang masalah yang cukup pelik.
Agusriansyah Ridwan, Sekretaris Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kutim menilai yang dilakukan Dishub sudah tepat. Apalagi di sekitar lahan Bandara Sangkima sudah ada banyak warga yang berkebun hingga bermukim.
“Susuai hasil hearing dengan pemerintah, semua yang berkenaan dengan rencana pembangunan bandara telah diselesaikan. Salah satunya soal legalitas,” ungkap Agus ketika disambangi di kediamannya, Kamis (21/7) lalu.
Politisi PKS ini menyarankan agar semua lahan yang akan dibangunkan bandara segera dibuatkan sertifikat. Terutama lahan yang sudah masuk dalam master plan pembangunan. Agar ke depan pembangunan bisa berjalan lancar dan selesai sesuai target pemerintah.
“Pengalaman selama ini harus dijadikan pengalaman berharga. Karena tidak sedikit pembangunan mandek dikarenakan sengketa lahan. Kita tidak ingin hal seperti itu terjadi pada pembangunan Bandara Sangkima,” katanya.
Selain itu, dia ingin pembangunan bandara tidak memakan biaya yang besar. Terlebih jangan sampai ke depan muncul biaya-biaya baru yang bisa merugikan pemerintah.
“Secara kelembagaan kami telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Sekali lagi tinggal bagaimana pemerintah dan Dishub selaku instansi terkait mengawal itu,” ujarnya.
Kendati demikian, pria asal Sangkulirang ini yakin terhadap komitmen pemerintah membangun Bandara Sangkima. Mengingat pembangunan bandara perintis itu masuk program skala prioritas Bupati Ismunandar dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang.
“Karena proyek itu akan memakan biaya besar, maka perlu dikawal serius. Kami telah meminta agar semua masalah administrasi terkait itu diprioritaskan,” tuturnya.
Kebijakan pemerintah membangun Bandara Sangkima dinilai sudah bagus. Karena keberadaan bandara itu akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Sangatta, khususnya Kutim.
“Masyarakat Kutim inikan sangat heterogen, ada dari Sulawesi, Jawa, hingga Sumatera. Bila bandara dibangun, tentu memudahkan aktifitas masyarakat. Efektifitas dan efisiensi kerja pemerintah juga semakin dimudahkan, terutama ketika akan tugas ke luar daerah,” tandasnya. (drh)
