Balegda Rampungkan Laporan Perda Nomor 2 Tahun 2005
BONTANG – Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD telah merampungkan laporan terkait perubahan kedua atas Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2005, tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Ketua Balegda DPRD, Ma’ruf Effendy mengatakan bahwa Balegda ditunjuk untuk membahas Raperda berdasarkan keputusan DPRD.
“Berdasarkan keputusan DPRD nomor 22 tahun 2017,” singkatnya.
Adapun pembahasan terhadap Raperda yang ditugaskan tersebut meliputi pertama, pembahasan internal terkait penyusunan jadwal pembahasan dalam rapat kerja Balegda. Kedua, pembahasan dalam rapat kerja Balegda bersama Tim Asistensi Pembahasan Raperda untuk tiap-tiap Raperda.
Ketiga, melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov Kaltim. Keempat, kegiatan fasilitasi terhadap pembahasan Raperda yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov Kaltim dan finalisasi draf Raperda.
“Pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Perda nomor 2 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD perlu dilakukan perubahan,” ungkapnya.
Terdapat delapan poin perubahan dalam draft Raperda tersebut, pertama mengenai perubahan tentang jenis penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terbagi dalam dua kelompok, yakni pajaknya dibebankan APBD serta yang dibebankan yang bersangkutan. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan pajak dibebankan APBD meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan tunjangan alat kelengkapan lain. Sedangkan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses pajaknya, masuk dalam yang dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.
Poin perubahan kedua ialah perubahan redaksional terhadap pengaturan ketentuan, yang termuat dalam Perda dan perubahan Perda sebelumnya disesuaikan dengan redaksional dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017. Ketiga, terdapat penambahan tunjangan reses dengan besarannya disesuaikan kelompok kemampuan keuangan daerah.
“Tinggi paling banyak tujuh kali, sedang paling banyak lima kali, dan rendah paling banyak tiga kali,” paparnya.
Berkaitan dengan tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mengalami perubahan mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan pakaian dinas dan atribut. Selain hal itu, bagi Pimpinan DPRD akan disediakan rumah negara beserta perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, dan belanja rumah tangga. Sedangkan anggota DPRD akan memperoleh rumah negara beserta perlengkapannya dan tunjangan transportasi.
“Rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan,” ujarnya.
Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagai sarana untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD juga akan didapatkan. Wujud dari belanja penunjang kegiatan tersebut, program dana operasional Pimpinan DPRD, Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, penyediaan tenaga ahli fraksi, dan belanja sekretariat fraksi.
Adapun yang masuk kategori program terdiri atas penyelenggaraan rapat, kunjungan kerja, pengkajian Perda, peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM di lingkungan DPRD, koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Sehubungan dengan pengaturan mengenai kelompok kemampuan keuangan daerah akan mengacu pada Permendagri nomor 21 tahun 2007 sebelum ditetapkannya perundang-undangan yang baru.
Berkenaan dengan pembahasan tersebut, kelima fraksi DPRD menyatakan sikap menerima dan menyetujui hasil pembahasan Balegda. Kelima fraksi tersebut ialah Fraksi Golkar, Nasdem, Gerindra, Hanura Perjuangan, serta Amanat Demokrat Pembangunan Sejahtera (ADPS). (*/ak)
