BONTANG – Lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bontang terus digodok. Terbaru, Pansus RTRW memanggil manajemen PT Badak NGL terkait rencana revisi payung hukum induk tata ruang daerah ini.
Sayangnya, untuk kali kedua rapat dengan perusahaan kembali digelar tertutup. Rapat yang digelar sejak pukul 10.00 Wita dihadiri dua perwakilan Badak NGL dan 6 anggota Pansus DPRD Bontang. Di antaranya Ketua Pansus, Muslimin serta Ubayya Bengawan, Rustam HS, Ridwan, Agus Suhadi, dan Agus Haris.
Ketua Pansus RTRW, Muslimin mengatakan, rapat membahas permasalahan kesiapan lahan kilang refinery Pertamina. Selaku pengelola lahan tersebut. PT Badak LNG diminta segera menyelesaikan polemik lahan yang terjadi di areal kilang.
“Salah satu item revisi RTRW untuk kepentingan kilang, makanya kami undang mereka untuk rapat,” kata Muslimin kepada media usai menghadiri rapat.
Dijelaskan, revisi Perda RTRW Kota Bontang terdapat 12 item. Salah satunya, terkait tata kelola kawasan industri untuk kepentingan kilang. Saat ini, dari total 500 hektare lebih, yang diperuntukkan pembangunan mega industri kilang, sebagian telah diklaim oleh sejumlah masyarakat.
Kondisi ini menghambat rencana pemerintah untuk persiapan lahan kilang. Padahal, pemerintah pusat telah mewanti-wanti daerah segera memastikan kesiapan lahan untuk kilang rampung pada tahun lalu. Untuk itu, perusahaan diminta merampungkan seluruh permasalahan lahan, termasuk sertifikasi lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bontang. “Makanya, kami desak perusahaan supaya segera urus surat-suratnya,” katanya.
Selain membahas soal kilang, Pansus juga meminta dokumen perusahaan untuk disinkronkan dengan Perda RTRW Kota Bontang. Upaya ini dilakukan, agar memastikan seluruh kawasan industri dan areal lainnya milik Badak NGL telah sesuai peruntukkan. “Satu lagi, kami juga minta dokumen tata ruang mereka, untuk disinkronkan dengan Perda RTRW,” katanya. (*/nug)
