SEBAGAI calon pemimpin Kaltim, Rusmadi memiliki latar belakang yang menjanjikan. Pengalamannya di birokrasi menjadi bukti kapasitas yang dia miliki. Pernah menjabat Kepala Bappeda Kaltim dan kini sebagai Sekprov Kaltim, Rusmadi tentu paham benar bagaimana menjalankan pemerintahan sekaligus pembangunan. Apalagi sebagai putra daerah Kaltim, komitmennya tidak diragukan.
“Dengan pengalaman sebagai birokrat, saya memahami potensi dan persoalan-persoalan serius yang masih dihadapi. Khususnya untuk menata Kaltim sekarang menjadi Kaltim yang maju ke depan saya. Saya pikir di situlah nilai lebih saya,” beber Rusmadi.
Sebagai sekprov, suami dari Herli Warsita ini mengetahui banyak tentang problema-problema tata pemerintahan. Dari situ dia bisa menata aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja secara profesional. Karena menurutnya, bagaimana pun juga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ini harus dimotori oleh ASN.
Bagi Rusmadi, pengetahuan akan tata pemerintahan berikut perundang-undangan ini mutlak dimiliki para calon kepala daerah. Karena bila calon-calon kepala daerah tidak memahaminya, dikhawatirkan sulit dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, bebas dari korusi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Termasuk akan sulit mewujudkan ASN yang bermartabat.
“Dengan pengalaman sebagai sekprov, setidaknya saya sudah punya cara dan dalam rangka menata pemerintahan. Kalau gubernur misalnya bukan dari birokrat, dikawatirkan banyak aturan yang tidak dipahami,” kata peraih gelar doctor of philosophy bidang production economic and farm management dari University of the Philiphines Los Banos ini.
Bukan hanya berpengalaman birokrat, Rusmadi juga berpengalaman sebagai akademisi. Seorang birokrat yang berangkat dari akademisi tentu memiliki pemikiran yang holistik, komprehensif, dan integral. Pemikiran ini bisa menjamin perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan secara fokus dan konsisten.
“Kita boleh punya visi. Tetapi visi tanpa disertai program yang jelas dan terukur sama saja ngawur. Apalagi kalau membuat program-program tanpa visi yang jelas, itu juga tidak bagus. Saya kira itu kelebihan bila kepala daerah dipimpin oleh birokrat sekaligus akademisi,” jabar Rusmadi.
Dengan pengalaman tersebut, Rusmadi yang sudah menjalankan tugas sekprov sejak 2013 ini menjadikan “Kaltim Bermartabat” sebagai visi pembangunan Kaltim. Kaltim Bermartabat merupakan akronim dari sederetan visinya bila kelak melanjutkan pembangunan sebagai seorang gubernur. Visi ini berangkat dari keinginan menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi di Kaltim.
“Ekonomi kaltim tidak boleh dikuasai oleh sekelompok kecil orang, harus dikuasai oleh banyak orang. Sehingga misalnya terjadi situasi seperti resesi ekonomi, tidak menjadikannya kolaps, tetapi mampu bertahanlah,” jelasnya.
Sehingga Rusmadi berharap, Kaltim ke depan itu adalah Kaltim yang ekonominya mandiri. Perekonomian mandiri ini menurutnya tidak mungkin bisa terwujud bila tidak berbasiskan ekonomi kerakyatan. Karena ekonomi kerakyatan itu ekonomi yang memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kemandirian ekonomi ini hanya bisa diwujudkan kalau sumber daya manusianya berdaya saing dan berkarakter. Termasuk kepala daerahnya mesti hadir, bekerja, dan mengabdi dalam rangka kemajuan Kaltim yang bebas dari kepentingan-kepentingan golongan apalagi kepentingan pribadi,” tutur Rusmadi.
Perekonomian yang mandiri imbasnya pada masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Untuk mempertahankan perekonomian ini, tentu harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan begitu diharapkan rakyat bisa sejahtera dan merata bukan hanya pada saat ini saja, tetapi juga untuk anak cucu kelak secara berkelanjutan.
“Kaltim Bermartabat itu akronim untuk Kaltim yang berdaya saing dan berkarakter, mandiri ekonominya dengan berbasis kerakyatan, sejahtera dan bahagia rakyatnya, serta pembangunan yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Di sisi lain, jargon “Kaltim Bermartabat” bukan hanya dijadikan visi oleh Rusmadi. Melainkan juga value atau nilai ketika menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ini menjunjung nilai-nilai kejujuran, kebaikan, kesantunan, dengan lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar untuk masyarakat Kaltim. (luk/adv)
