NAMA Rusmadi belakangan bukan hanya dikenal sebagai Sekprov Kaltim. Melainkan juga sebagai salah satu kandidat calon gubernur (cagub) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Keinginan tulus melanjutkan program-program pembangunan di Kaltim menjadi sebab Rusmadi merasa tertantang ikut bertarung memperebutkan kursi KT-1.
“Saya maju (pilgub) karena saya tertantang. Saya terpanggil tanggung jawab untuk memastikan pembangunan yang sudah berjalan dan saya anggap baik ini dapat terus berlanjut,” ujar Rusmadi.
Jabatan kepala daerah yang sarat kepentingan politik menjadi latar belakangnya untuk terlibat dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. Program-program pembangunan jangka panjang yang dibesut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak memang sudah diakui sebagai program yang berkualitas.
Bukan hanya untuk masa kini, namun program-program tersebut juga diproyeksikan menjawab persoalan-persoalan pembangunan dalam perspektif jangka panjang. Namun meski begitu, kepentingan politik bisa saja membuat kepala daerah terpilih nantinya tidak melanjutkan program-program tersebut.
“Saya tidak mau itu terjadi. Hanya karena politik, kemudian program Pak Awang yang baik ini tidak berlanjut. Itu yang mendorong saya untuk memastikan program-program itu berjalan dengan baik bila saya terpilih menjadi gubernur,” ungkapnya ayah dari Heru Pratama dan Hendra Pradana ini.
Karena Rusmadi meyakini, siapapun kepala daerah yang terpilih, tugasnya bukan hanya membangun dan menyejahterakan rakyat untuk masa lima tahun. Melainkan, kebijakan yang dilakukan akan berdampak jangka panjang. Sehingga kesalahan yang dilakukan kepala daerah dalam masa lima tahun tentu sangat merugikan di masa yang akan datang.
“Saya tidak mau kepala daerah hanya berpikiran jangka pendek. Apalagi bila muatan-muatan kepentingan kekuasaannya lebih besar,” tambahnya.
Kata dia, ada sejumlah program pembangunan yang nantinya menjadi pekerjaan rumah (PR) selepas Awang Faroek meninggalkan jabatannya. Rusmadi mencatat setidaknya ada tiga PR yang mesti dilanjutkan pembangunannya di masa jabatan gubernur baru.
Pertama yaitu pembangunan kawasan industri. Setelah Kariangau dan Maratua, Maloy menjadi sasaran percepatan kawasan industri di Kaltim. Menurutnya Maloy menjadi PR pertama berkaitan pengembangan kawasan industri dalam rangka menggerakkan sektor ekonomi di luar dari migas-batubara.
PR kedua yaitu kawasan industri pertanian. Rusmadi mengisahkan, sebelum berpisah dengan Kalimantan Utara (Kaltara), Pemprov Kaltim sempat optimistis mengandalkan kawasan Kayan Delta di Bulungan yang hamparan lahannya mencapai 50 ribu hektare. Yang diproyeksikan bisa produksi swasembada beras dan bahan pangan lainnya.
Setelah berpisah dengan Kaltara, pemprov mencoba mengalihkan kawasan industri pertanian ini ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser. Kendalanya, belum terdapat bendungan pada dua daerah tersebut.
“Makanya kami bersegera untuk mewujudkannya. Mudah-mudahan lima tahun ke depan dapat diselesaikan. Terutama Terake, walaupun Lambakan berpotensi lebih besar tapi memerlukan waktu. PR-nya adalah bagaimana mewujudkan kawasan industri pertanian dalam konteks swasembada pangan,” jelas Rusmadi.
PR ketiga yaitu penciptaan kawasan strategis di perbatasan, tepatnya di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Pembangunan kawasan ini baru mendapatkan prioritas di 2016-2017 karena sebelumnya pemprov memprioritaskan terlebih dulu untuk perbatasan di Kaltara.
Rusmadi menyebut, dengan ditetapkannya Mahulu sebagai kawasan strategis nasional, pemprov tentu menaruh perhatian besar pada kabupaten termuda di Kaltim tersebut. Dua kecamatan di sana yaitu Long Iram dan Long Pahangai diupayakan menjadi beranda terdepan, bukan hanya untuk Kaltim melainkan juga untuk Indonesia.
“Sehingga untuk kawasan strategis, tidak ada alasan untuk tidak menggerakkan ekonomi di sana. Jangan sampai kemudian negara tetangga lebih memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di negara kita,” terangnya.
Menurut Rusmadi, daerah perbatasan ini akan mendapatkan prioritas dan dijadikan sebagai pintu gerbang. Sebagai pintu gerbang, diproyeksikan menjadi pusat perdagangan lintas negara. Sehingga perekonomian di sana harus benar-benar dibangun dengan seksama. Namun dia tidak memungkiri bila usia Mahulu terbilang muda, baru tiga tahun sejak dibentuk.
Dengan usia tersebut, Rusmadi menyebut, mau tak mau Mahulu harus membuka diri akan hadirnya investor. Karena Mahulu diharapkan menjadi kabupaten dengan konsentrasi hutan dan lingkungan, maka harus berhati-hati dalam mengeluarkan izin pembangunan di sana.
“Harapannya di sana akan ada program-program transmigrasi, kemudian perusahaan swasta yang bekerja sama dalam membangun perkebunan. Misalnya sawit yang mungkin bisa lebih kompetitif di masa yang akan datang,” tegas pria kelahiran Samarinda, 30 Oktober 1962. (luk/adv)
