BERASAL dari akademisi dan birokrasi membuat Rusmadi Wongso paham benar bagaimana pembangunan suatu daerah mesti dijalankan. Khususnya di bumi etam Kaltim yang menjadi tanah kelahirannya. Dia meyakini pembangunan infrastruktur menjadi prasyarat membawa Kaltim menjadi lebih baik.
LUKMAN MAULANA, Samarinda
Ditunjuk menjadi sekretaris provinsi (Sekprov) Kaltim, membuat Rusmadi akrab dengan berbagai program pembangunan. Program-program yang dicanangkan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dikawalnya dengan penuh perhatian. Berbekal perencanaan matang serta pelaksanaan yang terfokus, satu persatu program yang berpihak pada masyarakat pun terwujud.
Membangun perekonomian menjadi salah satu prioritas utama di masa pemerintahan Awang Faroek. Hal ini disadari benar oleh Rusmadi. Saat ini kondisi perekonomian yang masih digerakkan industri migas dan batu bara perlahan mulai dialihkan pada sektor-sektor lain yang berkelanjutan.
“Sekarang kan ekonomi Kaltim masih digerakkan migas dan batubara. Porsinya masih 62 persen. Sementara sektor lain yang sudah mulai bergerak yaitu sektor transportasi. Walaupun transportasi itu bukan sektor riil, tetapi imbas dari sektor riil,” ungkap Rusmadi kepada Metro Samarinda.
Rusmadi memaparkan, pemprov punya harapan besar menurunkan kontribusi migas dan batu bara dalam perekonomian di Kaltim. Diharapkan pada tahun 2030, didapati titik temu terjadinya keseimbangan antara sektor migas-batu bara dengan sektor-sektor ekonomi kaltim non migas- batubara.
“Jadi kalau 10 tahun yang lalu kontribusinya (migas-batu bara) masih 75 persen, sekarang sudah di posisi 62 persen. Jadi ada penurunan 13 persen,” jelasnya.
Upaya mengimbangi tersebut di antaranya dengan menggiatkan sektor-sektor ekonomi lainnya. Pertanian menjadi sektor riil lain yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Meski belum memberikan kontribusi yang besar, namun sudah mengalami peningkatan. Bila satu dekade yang lalu peningkatannya sebesar lima persen, kini kontribusinya sudah mencapai delapan persen.
“Sementara untuk sektor pertanian memang baru naik tiga persen. Jadi meski penurunan migas-batubara ini terbilang cepat, belum diimbangi dengan sektor yang lain,” sebut pria kelahiran Samarinda, 55 tahun lalu ini.
Harapan besar memang digantungkan pada sektor pertanian. Rusmadi mengatakan, pertanian menjadi yang paling potensial khususnya perkebunan. Saat ini pemprov telah melakukan tahap industrialisasi perkebunan. Sehingga produk perkebunan yang diekspor Kaltim sudah berupa produk-produk turunan dari CPO. Misalnya minyak goreng, margarin, dan produk-produk yang lainnya.
“Saya yakin kontribusi sektor di luar migas-batu bara ini bisa meningkat cepat. Terutama sektor perkebunan, lebih khusus perkelapasawitan,” kata dia.
Walau begitu, sektor-sektor riil lainnya juga tak dilupakan. Misalnya perkayuan dan perikanan yang menurut Rusmadi turut memberikan kontribusi. Termasuk juga sektor pariwisata, perhotelan, dan industri kreatif yang juga diharapkan bisa ikut menggerakkan perekonomian Kaltim.
Dalam meningkatkan sektor-sektor tersebut, pemprov telah menerapkan serangkaian strategi. Baik strategi secara horisontal maupun secara vertikal. Secara horisontal, dilakukan upaya diversifikasi dengan terus memberikan perhatian pada sektor-sektor baru di luar migas-batu bara agar dapat berkembang. Sedangkan strategi vertikal, produk yang sudah ada ditingkatkan melalui proses hilirisasi.
“Jadi industrialisasi dan hilirisasi merupakan kunci. Cuma memang kalau bicara hilirisasi itu harus dengan pendekatan pembangunan kawasan-kawasan industri. Karena yang namanya bahan baku, pasti ada daerah yang memilikinya dalam jumlah lebih banyak dibandingkan daerah lainnya,” terang Rusmadi.
Dalam hal ini dia mencontohkan produk kelapa sawit. Di Kaltim, potensi kelapa sawit tersebar di tiga kabupaten yaitu Kutai Barat (Kubar), Kutai Kartanegara (Kukar), dan Kutai timur (Kutim). Di antara ketiga daerah ini, pemprov memilih Kutim yang memiliki potensi terbesar dalam hal industrialisasi. Untuk itu perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukungnya.
Di saat bersamaan, para pengambil kebijakan dalam hal ini kepala daerah di setiap kabupaten/kota juga mesti memiliki komitmen yang mendukung komoditas di luar migas-batu bara. Wujud dukungan ini misalnya penataan perizinan pertambangan serta perkebunan.
“Kami sebenarnya sudah membangun komitmen dengan kabupaten/kota. Untuk segera melakukan penertiban izin-izin yang sudah kedaluwarsa. Izin-izin yang sudah mati itu segera diakhiri. Sesuai peraturan, kalau memang tidak berniat untuk membangun ya sudah selesaikan saja. Karena itu menjadi barang ideal yang bisa dimanfaatkan untuk akselerasi pembangunan,” urainya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim ini menuturkan, pembangunan infrastruktur di Kaltim sudah dilakukan secara maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Bukan hal mudah untuk bisa membangun semua kebutuhan bila melihat kondisi anggaran. Sehingga komposisi infrastruktur yang dibangun sekarang ini merupakan posisi maksimal sesuai dengan kapasitas APBD Kaltim.
“Pembangunan tol misalnya, itu berada di luar dari kapasitas pemprov. Tapi buktinya bisa kami lakukan pembangunannya,” ucap Rusmadi.
Makanya, sambung dia, tidak benar bila ada yang mengatakan infrastruktur tidak mendapat bagian atau alokasinya kecil. Malahan untuk pembangunan infrastruktur ini telah mendapat prioritas utama dari pemprov. Bahkan menurut pemikiran pribadinya dan juga kebijakan pemprov, infrastruktur merupakan prasyarat utama untuk membangun daerah.
“Tiada mungkin ekonomi bisa bergerak, masyarakat bisa sejahtera, kalau infrasturktur tidak kita bangun, tidak kita berikan prioritas,” kata pria yang pernah menjadi Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda ini.
Untuk mengimbangi keterbatasan keuangan dengan keinginan percepatan pembangunan infrastruktur, serangkaian skema perencanaan telah dibuat pemprov. Yang meliputi kerja sama dengan sesama pemerintah, perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Terminal peti kemas di Balikpapan misalnya, pembangunannya terwujud dari APBD provinsi dan kerja sama dengan PT Pelindo.
“Lalu dibuatlah perusda (perusahaan daerah) di situ. Sehingga bisa terbangun dan selesai melalui kerja sama dengan Pelindo dan perusahaan swasta,” beber Rusmadi.
Sebagai prasyarat pembangunan, keberadaan infrastruktur jelas memberikan dampak perkembangan daerah. Salah satunya menekan angka pengangguran. Pada 2008, angka pengangguran paling tinggi mencapai 11,11 persen. Sementara saat ini turun menjadi 7,95 persen. Penurunan signifikan ini menurut Rusmadi dikarenakan dampak pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan.
Pejabat ASN tertinggi di Kaltim ini kembali memberikan contoh pembangunan terminal peti kemas. Bukan hanya berdampak kegiatan bongkar muat di pelabuhan, keberadaan terminal ini juga memunculkan aktivitas ekonomi ikutan misalnya jasa transportasi. Tentu hal ini memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitarnya
“Saya yakin penurunan angka pengangguran ini dampak dari pembangunan infrastruktur. Juga merupakan dampak kebijakan kami untuk terus mendorong sektor-sektor perkebunan. Untuk kemudian bisa intensif dan memperluas lahan-lahan perkebunan yang ada. Sehingga banyak lapangan kerja dan pengangguran berkurang,” tandasnya. (luk/adv)
