SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang kembali melakukan mutasi kepada para pejabatnya khusus jabatan eselon III dan IV, Senin (6/8) kemarin. Dalam acara yang digelar di Aula Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Samarinda itu, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang paling banyak mendapat sorotan. Tak tanggung-tanggung, sebagai bentuk evaluasi, sekira 90 persen personel Satpol PP bakal dimutasi ke berbagai instansi.
Jaang menuturkan, banyak masyarakat mengeluhkan kinerja Satpol PP. Yang paling ia soroti adalah masalah penjualan minuman keras (miras) di tempat hiburan malam (THM) maupun kios-kios kecil di pinggir jalan. Karena berkaca dari kejadian beberapa saat lalu, dari miras itulah tindak kriminal berawal.
“Kan bahaya kalau miras di kota ini tidak ditertibkan. Seperti kejadian beberapa saat lalu, orang berkelahi karena mabuk hingga terjadi pembunuhan. Itu kan kriminal,” kata dia.
Karena menurut Jaang, masih banyak kios bertebaran di pinggir jalan yang menjual miras hingga sabu-sabu secara bebas. Ia pun mempertanyakan kinerja Satpol PP selama ini dalam melakukan penertiban kota. Karena yang ditunggu masyarakat adalah kinerja dari instansi terkait dalam menindak hal tersebut.
“Makanya dari sekian banyak kepala bidang hanya satu yang tersisa, yang lain rata-rata dimutasi. Dan mereka yang dimutasi harus siap ditempatkan dimana saja,” tegasnya.
Ssalah seorang personel Satpol PP yang terkena mutasi yaitu Muhammad Teguh Setiawardana. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kasi Operasional Satpol PP, kini menjabat sebagai Kasi Angkutan dan Dermaga Sungai Dinas Perhubungan Samarinda. Ia mengaku, pasrah dengan jabatannya saat ini.
“Sebagai ASN (aparatur sipil negara, Red.) kita harus siap ditempatkan dimana saja. Bahkan jika harus dipindah ke Timor Leste pun harus siap. Karena ini adalah komitmen. Bahkan, dari Satpol PP ada delapan orang yang dipindahkan. Ini semua demi evaluasi kinerja,” kata Teguh.
Dia mengaku banyak pihak yang memandang sebelah mata kinerjanya sebagai satpol PP. Hingga meragukan legalitas pengamanan yang dilakukan pihaknya di lapangan.
“Masyarakat sekarang kan sudah pintar. Tak jarang mereka menanyakan surat tugas ketika kami melakukan razia. Padahal tanpa perlu surat tugas pun itu sudah menjadi tugas kami sebagai penegak perda. Itulah yang terkadang menjadi kendala di lapangan,” terangnya.
Teguh pun berharap personel baru yang mengisi jabatan di Satpol PP, mampu mengemban tugas dengan baik. Karena bertindak sebagai aparat penegak perda bukan perkara mudah.
“Mungkin tugas baru ini sebagai tantangan juga bagi kami. Karena setiap pekerjaan itu penuh risiko. Dan semoga pejabat baru di Satpol PP bisa lebih efektif dari pekerjaan kami,” ucapnya. (*/dev)
