SETIAP tahun stok minyak dan gas (migas) di Kaltim kian menurun. Dalam beberapa tahun ke depan, apabila tidak ada kebijakan yang dapat mendorong keberlanjutan pengolahan atau hilirisasi migas, maka Kaltim akan menghadapi ancaman kelangkaan energi.
Kelangkaan energi akan mengakibatkan daerah mengimpor migas dari daerah penghasil di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan pula, Bumi Etam akan mengimpor migas dari luar negeri.
Hal itu terungkap dari beragam pendapat yang disampaikan para kepala daerah, ahli, dan praktisi, Senin (10/9) kemarin, di Gedung Lamin Etam Kaltim.
Spesialis Dukungan Bisnis Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Kalimantan-Sulewesi (Kal-Sul), Devi Mutia membenarkan adanya ancaman merosotnya stok migas di Kaltim.
“Ketersediaan migas di Kaltim memang masih ada. Tetapi penurunan tetap ada. Grafisnya relatif menurun. Itu ada kaitannya dengan sumur kita yang sudah tua seperti Chevron dan Vico,” jelas Devi.
Begitu juga dengan Blok Mahakam yang telah berumur lebih dari 50 tahun. Blok yang kian menua berdampak pada menurunnya produksi migas.
“Untuk perkiraan berapa tahun stok migas di Kaltim akan habis, saya juga enggak berani sampaikan itu. Karena saya harus lihat data. Tetapi saya pastikan, memang ada penurunan supply and demand untuk wilayah Kal-Sul,” bebernya.
Merujuk data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, dalam beberapa tahun terakhir, produksi migas di Kaltim memang terus mengalami penurunan. Pada 2009 lalu, gas yang dihasilkan mencapai 1.048 171,78 mmbtu.
Di tahun 2010, produksi gas sebanyak 1.045.503,66 mmbtu. Kemudian pada 2011, produksi gas sebanyak 911.529,96 mmbtu. Tahun berikutnya, produksi gas hanya mencapai 822.229,47 mmbtu.
Pada 2014, produksi gas tinggal 605.579 mmbtu. Kemudian pada 2015, produksi gas tersebut merosot tajam di angka 609.744 mmbtu dibandingkan empat tahun sebelumnya. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Edy Kurniawan menuturkan, berdasarkan informasi dari beragam sumber, gas di Kaltim akan habis dalam 15 tahun ke depan.
“Tetapi mungkin juga akan habis dalam 50 tahun. Asal pengelolaannya bagus. Persiapan kebijakan pembangunan migas itu yang harus didorong dan dituangkan. Dipersiapkan hilirisasi untuk produk alam Kaltim,” sarannya.
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Aji Sofyan Effendi mendukung penolakan pipanisasi gas yang dilakukan pemerintah daerah. Pasalnya, proyek yang akan dijalankan PT Bakrie and Brothers tersebut akan mempercepat eksploitasi migas di Kaltim.
“Apalagi rencana pipanisasi ini belum dilaporkan pada gubernur. Artinya benar saja penolakan itu. Karena ada hak veto dari kepala daerah. Pemerintah daerah juga memiliki hak untuk menolaknya,” tutur dia.
Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat menyiasati pengelolaan migas yang kian merosot tersebut. “Makanya pengelolaan migas ini harus tetap ada campur tangan daerah,” tegas Aji Sofyan. (*/um)
