SANGATTA – Kabar yang mengatakan jika Kutim tak siap melaksanakan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim membuat Bupati Kutim, Ismunandar kecewa.
Pernyataan ini katanya, tak bertanggung jawab. Tak sesuai fakta. Malah sebaliknya, Pemkab Kutim 100 persen siap menjalankan pesta olahraga empat tahunan tersebut.
Yang tak siap kata dia ialah anggaran. Anggaran belum sepenuhnya di tangan penyelenggara. Apalagi, saat ini pagelaran olahraga bergengsi tersebut sudah di depan mata.
“Ada saja yang bilang Kutim tak siap. Kami katakan, sangat siap. Kami mati-matian menyiapkan. Tapi dibilang tidak siap,” kata Ismunandar.
Porprov Kaltim, sejatinya merupakan gawean provinsi. Kutim hanya sebagai penyelenggara. Semua tak boleh lepas tangan. Wajib terlibat dan bertanggung jawab.
“Kami sangat serius. Kami akan adakan pertemuan lanjutan untuk membahas masalah ini. Kami mau tau apa persoalannya. Jadi kami harap semua terlibat. Karena ini acara bersama,” katanya.
Jika disebut tak ada bukti keseriusan, maka pihaknya akan menunjukkan semua bukti tersebut. Termasuk pengajuan masalah anggaran. Karena, anggaran yang diberikan tak sesuai dengan yang diharapkan.
“Surat-surat kami akan bawakan. Bukti pengajuan. Sekali lagi, kami sangat siap. Ayo, kita semua kerja bareng,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang dan jajaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kutim, menyambangi Kantor DPRD Kaltim di Karang Paci, Samarinda, Rabu (3/10/).
Mereka ke DPRD Kaltim untuk mempertanyakan kepastian anggaran Porprov VI Kaltim, yang akan berlangsung di Kutim.
Pasalnya, saat ini anggaran yang tersedia meliputi biaya penyelenggaraan, perlengkapan, dan peralatan hanya sekira Rp 25 Miliar. Sedangkan kekurangannya masih cukup besar yaitu mencapai Rp 84 Miliar.
“Kami hanya meminta kepastian saja,” kata Kasmidi, yang juga merupakan Wakil Ketua Panitia Besar (PB) Porprov VI Kaltim.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun yang mendengar hal itu mengaku kaget. Sebab kata dia, pembahasan Porprov seperti usulan anggaran, selama ini belum masuk ke meja DPRD Kaltim.
Padahal, pembahasan awal penyelenggaraan Porprov telah dilakukan sejak 2014 lalu. “Ini yang akan kami cari tahu dulu,” katanya.
Pelaksanaan Porprov Kaltim, kata dia, seharusnya menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim selaku pemilik hajatan besar. Yakni event empat tahunan pesta akbar olahraga se-Kaltim tersebut.
“Seandainya usulan anggaran hajatan tersebut diajukan sejak awal pembahasan, sudah tentu masalah anggaran bisa diatasi,” katanya. (dy)
