SAMARINDA – Memasuki akhir tahun, Wakil Rakyat di DPRD Samarinda mulai menyoal berbagai program pembangunan maupun anggaran yang dialokasikan Pemkot Samarinda. Termasuk mengenai pembayaran utang yang tak kunjung usai.
Pasalnya, utang yang terjadi sejak beberapa tahun lalu lagi-lagi diajukan di APBD Murni 2019 mendatang. Hal ini pun berimbas pada tidak maksimalnya anggaran yang ada untuk kegiatan maupun program pemkot lainnya.
Seperti yang diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Samarinda, M Tahrir. Ia mengatakan, akan membicarakan hal tersebut dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Samarinda. Karena utang terbanyak terletak di salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) teknis tersebut.
“Kenapa setiap tahun kita selalu mengurusi utang, tidak pernah ada habisnya. Itu yang ingin kami tanyakan kepada DPUPR,” ujarnya, Rabu (7/11) kemarin
Begitupun dengan anggota Komisi III DPRD Samarinda lainnya, Joha Fajal. Ia masih mempertanyakan, mengapa utang pemkot yang terjadi bahkan sejak 2013 lalu masih belum lunas dan masih dianggarkan lagi.
“Padahal di tahun 2016-2017 ada kesepakatan antara pemkot dan dewan agar tidak ada kegiatan. Karena pada tahun tersebut kami sepakat untuk melunasi utang dari tahun 2013-2015,” sebut Joha.
Namun, faktanya ternyata pada tahun tersebut pemkot tetap melakukan kegiatan. “Ini kan sama saja suatu pembohongan. Tidak komitmen terhadap sesuatu yang telah disepakati bersama. Karena ternyata masih ada kegiatan,” tegasnya.
Fakta tersebut diketahui usai melihat adanya pengajuan pembayaran utang tahun 2017 yang masih diusulkan dalam APBD Murni 2019. Selain itu, DPUPR hanya mengajukan anggaran atas dasar pembayaran utang tanpa merincikan perihal kegiatan yang dimaksud.
“Untuk itu kami meminta kepada DPUPR melampirkan data akurat kepada kami. Sebenarnya berapa sih total keseluruhan utang pemkot dan untuk kegiatan apa saja. Hal itu tentunya perlu analisa dan evaluasi. Kenapa kok sampai terjadi seperti itu,” pungkasnya. (*/dev)
