MASALAH penyerahan berita acara kepada otoritas jasa keuangan (OJK) sebelum adanya keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) disorot dewan. Ketua DPRD Nursalam menegur keras sikap yang dilakukan direksi bank pelat merah tersebut. Sikap tersebut dikeluarkan pada rapat dengar pendapat, Selasa (4/12) kemarin.
“Saya sudah tegur direksi supaya tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi,” kata pria yang akrab disapa Salam tersebut.
Menurutnya, seharusnya laporan yang dikirimkan harus sepengetahuan pemegang saham. Karena hal tersebut terkait dengan kondisi internal yang terjadi di unit perusahaan tersebut.
Pada berita acara tersebut juga dilampirkan dengan daftar hadir peserta RUPS. Sehingga, terkesan itu mendapat persetujuan dari mereka. “Ini kan penting. Jadi harusnya mereka (pemegang saham, Red.) tahu sebelum diserahkan ke OJK,” imbuhnya.
Politikus partai Golkar ini meminta kepada direksi untuk jeli dalam setiap proses administrasi. Bila diulang, maka patut menjadi catatan pemerintah, DPRD, dan pemegang saham.
Sebelumnya diberitakan, PT BPR Bontang Sejahtera didesak segera menyerahkan hasil RUPS oleh OJK pada 30 April lalu. Meskipun Maret sudah dilaksanakan RUPS, tetapi saat itu belum terjadi kesepakatan. Menyangkut target yang hendak dicapai pada tahun ini.
Pemegang saham meminta total keuntungan sebesar Rp 510 juta. Sementara hasil evaluasi OJK diusulkan hanya Rp 200 juta. Diperparah dengan sulitnya bertemu keempat elemen baik itu direksi, komisaris, pemegang saham, dengan perwakilan pemerintah.
Akibatnya RUPS baru bisa diputuskan pada 23 November silam. Direksi pun akhirnya memenuhi tuntutan yang dibebankan oleh pemegang saham. Pada rapat dengar pendapat tersebut tidak dihadiri oleh Direktur Perusda AUJ. Konon, ia sedang menyelesaikan permasalahan ini di tingkat OJK. (ak)
