bontangpost.id – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menyoroti dua BUMD yang absen memberikan dividen. Yakni Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) dan PT Bontang Migas dan Energi (BME). Menurutnya, ini tamparan bagi pimpinan BUMD. Mereka dianggap tidak fokus dan serius mengelola bisnis perusahaan.
Agus Haris menyebut keseriusan dan fokus pimpinan merupakan kunci agar peforma BUMD tidak minus. Ini tak lain, lantaran denyut nadi perusahaan dikendalikan oleh figur yang memegang jabatan strategis. Bila kedua hal itu tak ada, jangan berharap dapat menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) secara maksimal bagi Bontang. “Jangan disambil itu tanggung jawab,” tegasnya.
Bahkan menurutnya, figur yang ditempatkan dalam posisi penting di perusahaan daerah tidak boleh menyambi pekerjaan lain. Politikus Gerindra itu sangat menyoroti soal kualitas sumber daya manusia (SDM) di perusahaan pelat merah itu. Utamanya yang menjabat posisi strategis. Jangan sampai, posisi tersebut diduduki oleh mereka yang dasar keilmuannya tidak selaras dengan tanggung jawab di perusahaan. Ini sangat penting, ujarnya, untuk mengelola perusda dibutuhkan figur yang cerdas, berkompeten, dan berpengalaman di bidangnya.
“Jangan sampai lah terjadi politik balas budi. Orang yang tidak layak ditempatkan di posisi strategis. Bagaimana mereka nanti mau merancang bisnis perusahaan,” urainya.
Dia juga menanyakan fungsi dewan pengawas. Mengingat mereka adalah perpanjangan tangan pemerintah. Dan bertugas menilai kinerja BUMD secara
menyeluruh dan berkala. Bila berkaca pemerintahan saat ini (Neni-Basri), artinya sudah berjalan 5 tahun. Dengan minusnya kinerja perusahaan, dewan pengawas juga ikut bertanggung jawab.
“Dewan pengawas juga penting. Apa yang sudah mereka lakukan. Ini sudah 5 tahun pemerintahan berjalan. Artinya ada kebuntuan komunikasi dan evaluasi per semester dilakukan. Harusnya laporan ke pemerintah dilakukan secara transparan, apa adanya, dan berkala,” ujarnya.
Terkait alasan bila perusahaan tujuan utamanya ialah pelayanan publik, seperti diutarakan Direktur BME Siti Hamnah, kata Agus Haris, tidak bisa dijadikan alasan mutlak. Dia menyebut ada dua tujuan didirikan perusahaan daerah. Yakni, pelayanan publik dan menyumbang PAD. (*)
