SANGATTA – KETUA DPRD Kutim Mahyunadi menilai kebijakan yang dikeluarkan pusat terkait menurun dan tertundanya Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah khususnya Kutim terbilang aneh.
Pasalnya, semua pemasukan daerah untuk pusat terpenuhi seluruhnya. Salah satunya produksi baru bara yang saat ini tengah meningkat.
Tentu saja hal tersebut menjadi pertanyaan tersendiri. Baik dari legislatif, eksekutif maupun para kepala desa serta masyarakat umum.
Sebab, apa yang terjadi berpengaruh besar bagi daerah. Tidak hanya berdampak pada pembangunan akan tetapi menjalar hingga menimbulkan gejolak di masyarakat.
Ini terjadi lantaran, masyarakat menilai jika pemerintah Kutim kurang peduli dan peka terhadap persoalan yang tengah viral saat ini. Salah satunya masalah desa.
Padahal, semua masalah murni bersumber dari pusat. Pusat yang menahan sementara dana untuk desa. Pemkab Kutim yang saat ini memanen getahnya.
“Inikan transfer pusat yang tertunda. Tetapi apapun itu, saya juga heran kenapa DBH kita turun. Padahal produksi batu bara naik, produksi meningkat,” kata Mahyunadi, saat memimpin rapat pertemuan antara DPRD dengan Asosiasi Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kutim, Selasa (9/1) kemarin.
Makanya salah satu hal yang patut dikejar saat ini soal alasan pemangkasan DBH. Apalagi sikap pemerintah pusat yang seenaknya mengubah besaran alokasi dana dari pusat ke daerah. Di tahun ini saja pemerintah pusat merevisi jumlah anggaran yang dikirim ke Kutim. Dampak paling besar adalah tidak tersalurkannya transfer dana triwulan VI sebesar Rp 340 miliar.
“Kita kurang hati-hati apa coba menyusun APBD, sudah terus dikurangi berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan PMK) yang terbit. Tapi nyatanya pusat tidak transfer. Makanya yang perlu dikejar adalah alasan pengurangan dana yang kita dapat, jangan seenaknya,” tegasnya.
Akibat keanehan inilah, desa menjadi korban. Gaji dan insentif kades serta tenaga pembantu tak kunjung cair, operasional desa tersendat dan lainnya.
Wajar, timbul gerakan kecil. Salah satunya adanya ancaman penghentian pelayanan desa di Kutim. Tentu saja, siapapun tidak menghendaki hal tersebut. Namun apa daya, semua terpaksa dilakukan.
“Ya sesuai dengan surat Apdesi, akan dilakukan penghentian sementara pada akhir Januari ini jika belum ada pencairan,” katanya.
Apa yang dilakukan Apdesi tentu sah sah saja. Akan tetapi bijaknya tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat hingga pencairan. Terlebih, sudah mendapatkan janji dari Pemkab Kutim jika dana tersebut akan cair dalam waktu dekat ini.
“Terserah saja. Mau dihentikan silahkan. Bagaimana mau memberikan pelayanan kalau tidak ada dana untuk pelayanan. Beli kertas, pulpen bayar listrik dan lain lain. Itu semua dari ADD. Mau buka silahkan juga. Rakyat juga yang menilai. Karena keterlambatan ini sudah berdampak sistemik bagi masyarakat,” katanya.
Pesannya, kedepan dana sesa bisa menjadi prioritas utama. Terlebih desa merupakan tiang utama untuk percepatan pembangunan. Sesuai dengan tujuan pemerintah yakni desa membangun.
“Kami harap upaya cepat cepat perhatikan masyarakat semua. Termasuk kades. Prioritaskan dana desa,” katanya.
Sementara itu, Agusriansyah menduga lambannya pencairan da terjadinya pemotonga ini karena kurang seriusnya pemerintah dalam bersikap.
“Daerah harus berikan ‘perlawanan’ terhadap pusat. Sebab kita sudah memberikan besar bagi pusat. Kami minta ADD didahulukan. Bayar cepat,” pinta Politisi PKS itu.
Mastur Jalal, senor anggota DPRD juga turut angkat bicara. Dirinya memberikan solusi untuk mengantisipasi agar hal ini tidak terulang kembali.
“Pertama harus bentuk tim ekonomi yang baik. Kedua, Bawa bukti ke pusat terkait masalah di daerah, dan terakhir dinas pemberdayaan masyarakat dan instansi terkait terlibat aktif,” pesannya.
Sementara itu di dalam rapat kemarin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) mengatakan, pihak pemerintah daerah telah mempertanyakan alasan pembatalan transfer triwulan IV. Salah satu alasan yang diterima adalah karena kondisi keuangan negara.
“Alasan yang kami terima, pemotongan dilakukan karena alasan kondisi keuangan negara,” ujarnya. (dy)
