SANGATTA – Pungutan tak resmi diduga masih tumbur subur di beberapa sekolah di Kutai Timur (Kutim). Khususnya di kawasan pedalaman.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Kutim Muhammad Lebar mengungkapkan, belum lama ini dia menerima aduan masyarakat terjadi pungutan di sekolah. “Beberapa orang tua siswa SMK di Kaliorang melaporkan ke saya,” kata Lebar kepada wartawan.
Wali murid melaporkan bahwa setiap siswa dipungut Rp 800 ribu untuk biaya Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pihak sekolah mengatakan biaya tersebut untuk administrasi bagi guru yang mencarikan lokasi PKL bagi siswa. Termasuk di dalamnya uang transportasi bagi guru.
“Besaran itu tidak rasional. Seharusnya kalau untuk administrasi dan transport tidak sebesar itu, karena paling beberapa kali berangkat saja,” tegasnya.
Pungutan uang PKL itu sejatinya tidak hanya terjadi di tahun ini. Di tahun sebelumnya pungutan kepada siswa juga diberlakukan.
“Para orang tua siswa ini terima-terima saja meskipun pahit. Dulunya tidak ada yang berani mempertanyakan atau melapor,” ujar Lebar.
Sebenarnya bukan hanya pungutan uang PKL. Siswa juga terkesan ‘dipaksa’ membeli perlengkapan yang dijual oleh sekolah.
“Bukan hanya uang PKL, saya juga terima laporan sepatu wajib dibeli di sekolah, harusnya tidak boleh seperti itu. Makanya saat ini kami mau tahu kebenarannya, apa memang terjadi,” sambungnya.
Melihat persoalan ini, Lebar mengatakan sudah membuka komunikasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim. Pasalnya, pengelolaan SMK kini sudah diambilalih oleh Pemerintah Provinsi.
“Sudah ada jadwal untuk bertemu, baru akan kami tanyakan apakah pungutan seperti itu diperbolehkan. Karena anggaran pendidikan sudah sangat besar, apalagi sekolahnya negeri. Kenapa masih dibebankan kepada siswa,” kata Lebar.
Selain melalui Disdik Kaltim, Lebar juga mengatakan sudah berkoordinasi dengan DPRD Kaltim. Sehingga para legislatif di tingkat provinsi tersebut juga memperhatikan persoalan ini.
“Dalam waktu dekat kami akan koordinasi lanjutan untuk membahas persoalan ini,” tutupnya. (hd)
