BONTANG – Pemkot Bontang akan menggencarkan pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Persoalan ini menjadi salah satu Agenda penting, karena hutan memiliki fungsi vital.
Hal ini sesuai dengan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada para TNI, Polri, Menteri, dan Kepala Daerah di Istana Negara RI, Senin awal pekan lalu. Pengarahan Rapat Koordinasi Nasional tahun 2017 itu dihadiri Pandam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, Bupati/Walikota se- Indonesia.
Rapat Koordinasi Nasional ini dihadiri Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, dalam pengarahan Koordinasi Nasional itu membahas tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Kahutla). Secara menyeluruh di Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan.
Joko Widodo menyampaikan kerugian negara akibat kebakaran hutan mencapai Rp 200 triliun lebih. Itu sebabnya, Jokowi meminta para Menteri dan lembaga terkait Kahutla ini tidak segan -segan melakukan tindakan preventif dan pencegahan.
Diakhir sambutannya Jokowi menyampaikan, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan dalam rangka pencegahan Kahutla, diantaranya ke depan akan direvisi peraturan mendagri tentang pengalokasian anggaran untuk permasalahan kebakaran hutan.
“Tidak pas terjadi darurat baru dikeluarkan anggaran, dan selanjutnya yaitu reward bagi yang berhasil dan punishmant bagi yang salah. Kemudian agar dibentuk kembali posko-posko Kahutla terpadu di wilayah dan empung air atau sumur bor di tempat -tempat yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan, menyiapkan patroli udara dan water coming.
Dan tegas dan tegakkan hukum dan aturan dalam kasus -kasus Kahutla, perbaiki tata kelola lahan, dimana lahan gambut itu dibikin embung saluran dan terakhir sinergi TNI Polri dan pemda dalam penanganan Kebakaran hutan dan lahan tersebut,” katanya.
Sementara itu, Menkopolhukam Wiranto yang memberikan sambutan di acara tersebut meminta seluruh aparat daerah dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah, diantaranya jajaran Kapolda, Pangdam, Gubernur, Bupati/Walikota, Danrem, Kapolres, Dandim sampai ke Babinsa untuk bersama-sama bersinergi mencegah kahutla.
“Saya tegaskan sekali lagi bagi tim yang terkait khusunya para penegak hukum, harus secara tegas menindak dan memeberikan sangsi pidana atau perdata para pengusaha atau masyarakat yang membakar hutan,” tegas Wiranto.
Hadir pula di acara, Dandim 0908 Bontang Kol.Inf. Rio Akmal syahbana dan Kapolres Bontang AKBP Andy Ervyn.
Wakil Walikota Bontang Basri Rase menyambut baik, apa yang disampaikan Menkopolhukam dan Presiden Jokowi.
“Pemda sangat mendukung dan akan selalu berkoordinasi, baik dengan pihak Menteri tarkait, Gubernur, TNI POLRI di daerah, Kodim dan Polres setempat demi mencegah Kahutla,” jelas Basri. (hms/hd)
