SANGATTA – Badai defisit dipastikan akan terus menghantui Kutim. Bahkan hingga 2018 mendatang.
Pasalnya, tahun depan Pemkab Kutim masih fokus pada pembayaran utang sebanyak Rp 414 miliar. Hal ini pastinya akan terus menghambat proses pembangunan. Terutama pembangunan inftrastruktur.
Padahal, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 sebesar Rp 2,8 tiriliun. Angka tersebut mengalami peningkatan Rp 200 miliar dari APBD tahun ini yakni Rp 2,6 triliun.
Meskipun dihembus derasnya badai defisit, pemkab tidak berdiam diri. Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim Irawansyah menyatakan pihaknya tengah mengupayakan penambahan anggaran melalui dana APBN yang diusulkan pada setiap kementerian.
“Kan dari RAPBD yang mencapai Rp 2,8 triliun itu, Rp 507 miliar berasal dari APBN,” ujar Irawan.
Katanya, tidak selalu anggaran yang diterima. Melainkan berupa pembangunan fisik yang langsung dikerjakan pihak kementerian selaku pemilik anggaran.
“Dananya (Rp 507 miliar ) terbagi. Pastinya tidak terkait APBN,” lanjutnya.
Dana tersebut lanjut dia, untuk pembayaran tunjangan profesi guru sebesar Rp 52 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 140,8 miliar, dana kapitasi JKN Rp 9,6 miliar, pajak rokok Rp 12,9 miliar, Bankeu Provinsi Rp 66 miliar, DAK dan DAU Rp 195 miliar.
“Nominal tersebut berbeda dengan belanja langsung dan tidak langsung,” katanya.
Mantan Kadisprindag Kutim ini mengaku, akan mengunjungi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Bupati Ismunandar. Mereka akan bertolak ke Jakarta dengan membawa rancangan program usulan APBN.
“Sekarang sedang disiapkan (rancangannya). Nilainya Rp 1 triliun lebih, untuk 2019,”katanya mantan Sekwan itu.
Dia pun mengimbau, agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menyiapkan rancangan program tersebut tahun depan. Sehingga pembangunan fisik tidak mesti melalui APBD.
“Pastinya jelas kami akan lengkapi perencanaannya,” jelas dia.
Selain itu, pihaknya mendapat dukungan dari perusahaan yang berada di kawasan Kutim, dengan mengandalkan program corporate social responsibility (CSR).
“Seperti desa percontohan yang dibentuk di Kecamatan Sangatta Utara (Menggunakan CSR). Ada pembudiyaaan toga (Tanaman Obat Keluarga), bank sampah, dan lainnya. Begitu pula untuk permukiman. Kami usulkan berupa perumahan korpri, dan rumah murah dengan harga Rp 135 juta untuk tipe-36. Khusus untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Semua tidak terkait APBD,” paparnya. (dy)
