BONTANGPOST.ID, Bontang – Polemik tunggakan gaji yang terjadi di PT Laut Bontang Bersinar (LBB) mendapat respons dari Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris.
Meski demikian setelah dilantik, dirinya belum berkoordinasi dengan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni terkait dengan LBB.
“Tetapi saya yakin akan diambil kebijakan besar oleh wali kota terkait LBB,” kata AH.
Menurutnya, perusahaan yang bertugas sebagai operator Pelabuhan Loktuan itu seharusnya memberi sumbangsih terhadap pendapatan daerah.
Sesuai dengan tujuan pembentukan unit usaha dari Perumda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) itu. “Pasti akan dilakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja direksi,” ucapnya.
Sebuah perusahaan dijelaskannya mempunyai aset utama yakni karyawan. Maka, hak mereka seharusnya didahulukan.
Dengan bertahun-tahun LBB berdiri lalu merugikan karyawannya. “Saya sayangkan terjadi begini apalagi ini sudah masuk Ramadan,” tutur dia.
Evaluasi juga menyasar di tubuh Perumda AUJ. Karena juga menjadi satu kesatuan. Di samping tunggakan karyawan, PT LBB juga menunggak pembayaran kontribusi tetap dan bagi hasil ke Pemkot Bontang.
Politikus Partai Gerindra itu menyebut Pelabuhan Loktuan diharapkan menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah.
“Karena tidak ada PAD yang masuk maka sudah pasti akan dievaluasi besar. Terkait dengan manajemen LBB dan Perumda. Ketika induknya tidak bisa menertibkan maka kena evaluasi juga,” terangnya.
Sejatinya Perumda AUJ menjadi perpanjangan tangan antara anak usaha dengan Pemkot. Akan tetapi bentuk evaluasinya, ia belum bisa menuturkan seperti apa. (ak)
