SAMARINDA – Hasil survei yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Rabu (20/6) lalu mengungkap fakta baru. Salah satunya perbedaan elektabilitas antar pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 hanya berkisar dua sampai empat persen.
Karena itu, debat publik yang bertema “Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, dan Korupsi” yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Jumat (22/6) di Balikpapan dapat memperkaya pandangan masyarakat untuk menentukan pilihan.
Sehingga, margin of error lebih kurang 4,1 persen dan responden yang belum menentukan pilihan akan mengambil keputusan untuk memilih paslon tertentu. Karenanya, peluang empat paslon untuk memenangkan Pilgub Kaltim 2018 sangat terbuka lebar.
Hal itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Budiman. Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) itu berpendapat, pengaruh debat publik dalam mendongkrak elektabilitas paslon tercermin dari pergerakan tingkat keterpilihan paslon.
“Paslon nomor 1 dan 4 itu dinilai positif oleh masyarakat di dua debat publik. Sehingga kesimpulan dari LSI itu sangat mungkin peningkatan elektabilitas kedua paslon terjadi karena debat publik,” kata Budiman.
Sebagaimana diketahui, dalam rilis hasil survei LSI Denny JA terungkap bahwa paslon Andi Sofyan Hasdam-Rizal Effendi dan Rusmadi-Safaruddin memiliki tren positif dalam peningkatan elektabilitas. Tepatnya selama rentang waktu Februari, April, dan Juni.
Sementara elektabilitas paslon Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat (JADI) dan Isran Noor-Hadi Mulyadi cenderung menurun. Terlebih untuk paslon JADI, penurunan elektabilitas sangat signifikan terjadi pada bulan Juni ini, hanya tersisa 20,9 persen. Padahal di bulan Februari, tercatat tren elektabilitas paslon tersebut sebanyak 26,1 persen.
Kemudian Isran-Hadi, di bulan Februari tren elektabilitasnya mencapai 18,2 persen. Lantas meningkat pada April menjadi 26,3 persen. Peningkatan tersebut ternyata tidak bertahan lama, justru pada Juni menurun menjadi 22,3 persen.
Seperti diketahui, debat publik perdana diselenggarakan pada 24 April lalu. Kemudian debat berikutnya diadakan pada 9 Mei lalu. Di dua kali debat publik tersebut, Budiman menilai, banyak masyarakat berpandangan paslon JADI dan Isran-Hadi kalah unggul dibanding dua paslon lainnya.
“Memang salah satu alasannya debat publik kemarin. Di media massa selalu nomor 1 dan 4 yang diunggulkan. Setidaknya itu dapat menggiring opini masyarakat,” jelasnya.
Alasan lain yang mendasari tren positif dan negatif elektabilitas paslon tersebut karena pergerakan tim sukses paslon. Terbukti akhir-akhir ini sosialisasi dan kampanye semakin masif di setiap desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota.
“Bekerjanya tim sukses ini bisa juga jadi alasan peningkatan dan penurunan elektabilitas. Ini soal strategi dan kemampuan tim untuk mengambil hati pemilih. Yang jelas 11,6 persen responden yang belum menentukan pilihan di survei LSI itu harus direbut. Maksimalkan di debat dan pergerakan tim sukses,” tambah Budiman.
Kata dia, umumnya responden yang belum menentukan pilihan berasal dari kalangan terdidik. Sehingga debat publik akan menjadi acuan terakhir pemilih dalam memilih di bilik suara pada 27 Juni mendatang.
“Siapa yang bisa meyakinkan masyarakat di debat publik malam ini, saya yakin itu yang paling mungkin meraup suara dari responden kalangan terdidik atau pemilih rasional,” terangnya.
Kemudian perubahan hasil survei tersebut dapat saja terjadi karena faktor lain. Misalnya “tsunami politik” seperti penangkatan keluarga dan orang dekat paslon karena kasus korupsi, seksual, dan narkoba oleh kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tsunami politik itu bisa saja terjadi karena temuan kepolisian dan KPK. Apalagi tiba-tiba ada penangkapan paslon atau orang sekitarnya menjelang pemilihan. Itu bisa menurunkan elektabilitas paslon,” ucapnya.
Terakhir, perubahan hasil survei juga bakal terjadi karena money politic atau politik uang. Budiman berpendapat, di Pilgub Kaltim 2008 dan 2013, politik uang masih menjadi tren yang sangat masif di masyarakat.
Namun di Pilgub Kaltim 2018, politik uang akan menjadi ancaman tersendiri bagi paslon beserta tim suksesnya. Pasalnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim memiliki kewenangan yang jauh lebih besar untuk memberikan saksi dan menyeret paslon dan tim sukses yang terbukti menggunakan politik uang.
“Money politic sangat rendah sekarang. Karena Bawaslu sekarang beda dengan dulu. Bawaslu dulu hanya merekomendasikan, mirip tukang pos. Sekarang mereka sudah punya fungsi eksekusi. Bawaslu bisa mengeksekusi calon bahkan mempidanakannya,” paar Budiman.
Meski begitu, dia memberikan catatan, fungsi dan kewenangan Bawaslu yang besar tersebut jika tidak digunakan dengan baik, tetap saja politik uang akan menjadi ancaman dalam Pilgub Kaltim 2018.
“Memang agak susah money politic itu dilakukan. Yang terpenting Bawaslu bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Secara otomatis money politic akan diminimalisir. Buktinya ada beberapa kasus yang sempat dieksekusi Bawaslu. Itu kalau sesuai perannya. Tinggal bagaimana nanti mereka menggunakan power itu,” pungkasnya. (*/um)
