SAMARINDA – Di awal maju sebagai wakil rakyat DPRD Kaltim, Sandra Puspa Dewi tercatat sebagai salah satu Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kaltim. Posisi tersebut membuatnya bakal terhambat maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Kaltim.
Ditemui awak media, anggota DPRD Kaltim itu mengaku bersedia mundur dari pengurus partai berlambang bola dunia itu. Namun demikian, dirinya akan terlebih dulu menunggu kepastian keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan syarat calon anggota senator.
“Konsekuensinya memang saya harus mengikuti undang-undang berlaku. Bagi saya ya menyesuaikan saja. Kalau begitu aturannya, saya ikuti. Saya akan ajukan pengunduran diri sebagai pengurus PKB,” ujarnya, Selasa (31/7) kemarin.
Sandra mengaku tidak ingin mempertahankan jabatannya di pengurus PKB dengan cara melawan keputusan MK. Terlebih aturan tersebut berlaku umum untuk seluruh calon. Karenanya, anggota Komisi IV DPRD Kaltim itu akan bersikap patuh dan fleksibel sesuai aturan yang berlaku.
“Enggak bisa dong saya melawan aturan. Saya siap saja menjalankan aturan yang ada. Fleksibel saja. Saya ikuti saja keputusan MK,” sebutnya.
Meski begitu, posisinya sebagai pengurus masih belum menuai kepastian. Pasalnya belakangan terjadi perombakan pengurus di tubuh partai tersebut. Atas dasar itu, perempuan kelahiran Berau itu belum dapat memastikan statusnya di PKB.
“Saya akan tanyakan dulu pada ketua terkait posisi terbaru saya. Karena kemarin masih fokus menyiapkan pencalonan di DPD. Jadi tidak terlalu memperhatikan kepengurusan partai,” jelas Sandra.
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sendiri tidak mewajibkan calon anggota DPD RI untuk mundur dari keanggotaan partai politik. Karenanya, Sandra akan tetap bertahan sebagai anggota PKB. “Iya saya mundur dari pengurus saja. Kan hanya itu syaratnya. Kalau hanya itu, ya mundur sebagai pengurus saja. Tidak sebagai anggota,” sebutnya.
Sandra mengaku ingin maju sebagai anggota DPD RI karena keterwakilan perempuan menjadi senator sangat minim. Terlebih hak-hak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan belum diperjuangkan secara maksimal di DPD.
“Saya lihat di DPD kan beberapa periode ini tidak ada perempuan. Ya kita sama-sama berusaha maksimal. Saya berusaha bisa lolos sebagai wakil dari Kaltim. Semua punya peluang untuk lolos,” ungkap Sandra.
Dijelaskan, perbandingan calon anggota DPD RI daerah pemilihan Kaltim sangat berbeda jauh. Dari 27 orang yang lolos, senator laki-laki berjumlah 22 orang. Jumlah itu jauh lebih banyak ketimbang kaum perempuan yang hanya berjumlah lima orang.
“Persaingannya memang ketat. Karena yang terpilih kan hanya empat orang sebagai anggota DPD. Saya berharap bisa terpilih mewakili perempuan di Kaltim,” harapnya.
Diwartakan, melalui keputusan nomor 30/PUU/XVI/2018, MK menerima pengajuan perubahan pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7/2017. Dengan begitu, setiap calon anggota DPD RI yang merangkap pengurus partai politik diwajibkan mundur dari kepengurusan partai. (*/um)
