SAMARINDA – Inspektorat Samarinda meminta semua pejabat dalam lingkup pemerintah kota (pemkot) segera laporkan semua bentuk pemberian yang terindikasi sebagai gratifikasi. Pasalnya, masih banyak pejabat yang tidak mengetahui mengenai pengendalian gratifikasi atau bahkan lupa untuk melaporkan hal tersebut.
Hal ini disampaikan Kepala Inspektorat Daerah (Itda) Samarinda, Muhammad Yamin, usai sosialisasi Perwali Nomor 39 Tahun 2017 tentang Gratifikasi di Ruang Rapat Utama Balai Kota Samarinda Jalan Kesuma Bangsa, Selasa (31/7) kemarin. Ia mengatakan, sosialisasi pengendalian gratifikasi ini dilakukan untuk memperkecil segala bentuk tidak pidana yang menyalahi aturan. Khususnya korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pejabat terutama di lingkup pemkot.
“Kami melakukan sosialisasi ini dengan maksud jika ada gratifikasi tidak perlu lagi dilaporkan ke KPK (komisi pemberantasan korupsi, Red.). Cukup melapor ke Inspektorat. Nanti Inspektorat akan membuat unit khusus di setiap OPD (organisasi perangkat daerah, Red.),” jelas Yamin.
Menurut dia, sosialisasi dilakukan karena masih banyak pejabat yang tidak tahu bahkan lupa untuk melaporkan segala bentuk gratifikasi ini ke Inspektorat. Padahal, pelaporan tersebut penting dilakukan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan di kemudian hari.
“Contoh sebelumnya ada kejadian, seorang pejabat menerima hadiah sejak tiga bulan yang lalu. Padahal kan ketentuannya paling lambat 30 hari sudah harus melapor, karena ia tidak tahu. Harapannya dengan sosialisasi ini para pejabat lingkup Pemkot Samarinda bisa segera melaporkan segala macam pemberian hadiah ke Inspektorat,” ungkap dia.
Lebih lanjut, Yamin menerangkan ada beberapa macam klasifikasi gratifikasi yang tidak patut untuk dilaporkan. Seperti pemberian hadiah orang tua ke anaknya atau antara saudara ke saudara. Hal ini tidak perlu dilaporkan karena ada hubungan kekeluargaan antara si pemberi dan penerima. Atau adanya pemberian dalam konteks syukuran dan pernikahan, itu juga tidak perlu dilaporkan karena merupakan acara keluarga.
Yang perlu dilaporkan adalah pemberian hadiah dalam konteks ada maksud tertentu yang berhubungan dengan jabatan si penerima. Maka itu sudah termasuk kategori gratifikasi dan wajib dilaporkan.
“Terkadang si penerima terpaksa menerima pemberian dari si pemberi karena ada unsur dapat merusak hubungan kedua belah pihak atau ancaman dari si pemberi. Tidak apa-apa, diterima saja. Yang terpenting itu harus dilaporkan. Karena jika tidak dilaporkan takutnya si penerima dapat tersandung kasus di kemudian hari,” pungkasnya. (*/dev)
