“Saya minta saudari Rita Widyasari tidak mencampuri urusan rumah tangga Partai Demokrat dan berpolitiklah secara baik serta beretika” Hinca Panjaitan, Sekjen Partai Demokrat
BALIKPAPAN – Kondisi politik di Benua Etam memanas. Terseretnya Partai Demokrat dalam dinamika di tubuh Golkar berbuntut panjang. Musababnya, DPD I Golkar Kaltim mendesak Rahmad Mas’ud selaku nahkoda beringin di Balikpapan, agar meyakinkan adiknya, Abdul Gafur Mas’ud mundur sebagai ketua Demokrat.
Keruan saja, kejadian ini membuat berang DPP Demokrat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat, Hinca Panjaitan angkat bicara. Pasalnya, tersiar kabar jika Gafur mundur dari posisi ketua Demokrat Balikpapan. Jumat (24/3) kemarin, Hinca menggelar teleconference dengan pengurus partai berlambang mercy Kota Minyak.
Hinca menegaskan, hingga saat ini kader Demokrat di Balikpapan masih solid dan masih dipimpin Gafur. Bahkan, dirinya meminta ketua Golkar Kaltim, Rita Widyasari tidak mencampuri urusan Demokrat.
“Saya minta saudari Rita Widyasari tidak mencampuri urusan rumah tangga Partai Demokrat dan berpolitiklah secara baik serta beretika,” kata Hinca (24/3).
Hinca juga menegaskan jika Demokrat menghormati dinamika demokrasi yang terjadi Golkar, termasuk di partai lainnya. Sehingga dia pun ingin Golkar turut menghormati Demokrat.
“Demokrat punya kedaulatan sendiri. Partai-partai lain juga. Karena itu, tidak ada yang berubah karena Demokrat yang dipimpin Abdul Gafur Mas’ud itu solid dan kuat,” tegasnya lagi.
Hinca juga tidak mau mengomentari urusan rumah tangga Golkar. Dirinya berbicara hanya untuk Demokrat. “Politik itu hak asasi. Kedaulatan orang seorang. Karena itu, ketika Abdul Gafur Mas’ud memilih berpolitik di Demokrat dan mendapat dukungan penuh pengurus yang lain, serta telah dilantik DPP dan DPD Kaltim, maka sempurnalah Demokrat di Balikpapan,” jelasnya.
Dia juga menegaskan, tidak ada alasan yang dikaitkan agar Gafur Mundur. Terlebih yang menginginkan itu adalah kader dari partai lain, yakni Golkar.
“Partai Demokrat berdaulat penuh untuk mengurus rumah tangga sendiri dan tidak mencampuri urusan internal partai lain. Karena itu, partai lain jangan mencampuri rumah tangga Partai Demokrat,” tukasnya.
DPP Demokrat juga menginstruksikan Gafur untuk tetap menjabat sebagai ketua Demokrat Balikpapan. “Kami juga berkonsolidasi tanpa henti untuk menyiapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2018 serta pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada 2019, dan seterusnya,” terangnya.
Menurutnya, partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono itu juga menyiapkan langkah strategis. Terlebih ketika partai berwarna dasar biru ini dikaitkan menuju arus dinamika politik yang terjadi di tubuh Golkar.
“Tentu kami punya etika politik, menghormati partai lainnya. Kader-kader kami semuanya militan. Tidak akan pernah bisa tergoda atau pun terintimidasi. Jadi mari saling menghormati dan saling berkompetisi dengan sehat. Kami sangat siap, termasuk jika diajak berkolaborasi (koalisi),” ucapnya.
Dirinya juga sudah berkomunikasi dengan Gafur melalui telepon. “Dia menyatakan tidak akan pernah mundur dan siap menjalankan amanah dan perintah partai, hingga periodenya tuntas. Jadi tidak ada sedikit pun keinginanya mundur. Gafur siap membesarkan Demokrat Balikpapan, dan saya mempercayainya,” pungkas Hinca.
Terpisah, Wakil Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud menegaskan jika dirinya masih menjabat sebagai ketua Golkar Balikpapan hingga kemarin. “Sampai hari ini (kemarin, Red.) saya masih tetap ketua Golkar. Musda itu punya legalitas hukum yang jelas, tidak ada yang bisa mengundurkan diri,” terangnya.
Rahmad juga meminta pemberitaan di media tidak tergesa-gesa sebelum menerima informasi yang resmi. “Ini urusan pribadi kami. Saya minta permasalahan politik tidak diikut campurkan, ini hak pribadi kami. Jadi lebih baik menunggu saja, tidak usah mengekspose tanpa sumber berita yang jelas,” tegasnya.
Juru bicara Demokrat Kaltim, Risa Fahrizal juga mengungkapkan hal sama. Kepada Metro Samarinda (Kaltim Post Group) kemarin, dia menyebut jika apa yang disampaikan Hinca benar. “Ya, seperti yang dikatakan sekjen (Hinca, Red.), semua partai punya mekanisme,” tegas Risa.
Pria yang juga ketua Divisi Pengembangan dan Pengawasan Infrastruktur Partai Demokrat Kaltim itu juga menegaskan, seharusnya urusan antara Rahmad dengan Golkar, tidak dikait-kaitkan dengan Demokrat. “Urusan Rahmad Mas’ud itu urusan Golkar. Silakan Golkar menjalankan mekanismenya,” tegasnya.
Lalu, apakah di Demokrat, ada larangan keluarga maupun kerabat bergabung dengan partai politik (parpol) lain? “Sejauh ini belum ada peraturan organisasi (PO) yang mengatur,” tutup eks aktivitas mahasiswa Unmul itu.
Senada ditegaskan ketua Fraksi Demokrat Kaltim, Wibowo Handoko. Menurutnya, setiap institusi politik memiliki mekanisme. “Partai Demokrat juga memiliki mekanisme dan prosedur sebagaiman diatur dalam AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) serta PO Partai Demokrat. Siapapun WNI (warga negara Indonesia) memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk bergabung dan berjuang bersama Demokrat sebagaimana diatur dalam konstitusi partai,” katanya.
Menurutnya, merupakan hak bagi setiap WNI dimanapun berada untuk turut membangun demokrasi di Indonesia. “Dan Partai Demokrat berusaha mengawal proses berdemokrasi yang cerdas dan beretika sesuai nilai-nilai luhur yang ditanamkan para pendiri bangsa tercinta ini,” sebutnya.
Bowo–sapaan karibnya–menegaskan, internal Demokrat di Balikpapan tetap solid. “Partai Demokrat tidak ada masalah, karena saudara Gafur terpilih sebagai ketua Demokrat Balikpapan sesuai dengan mekanisme dan prosedur, sebagaimana diatur dalam PO. Pemilihan juga berlangsung sangat demokratis, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (en/btv/tur/rus/kpg/gun)
