BONTANG – Komisi I DPRD menerima kunjungan dari Kesultanan Kutai Kartanegara yang diwakili oleh Pangeran Puger, Senin (24/9) kemarin. Ketua Komisi I Agus Haris mengatakan, pertemuan ini merupakan balasan dari kunjungan tiga bulan lalu.
“Sebelumnya Komisi I DPRD telah berkunjung ke Kedaton Kutai. Ini merupakan kunjungan balasan dari pihak kesultanan,” kata Agus Haris.
Tak hanya itu, pertemuan ini juga sekaligus dirangkai dengan pemberian data terkait adanya grand sultan yang mengaku mempunyai hak atas kepemilikan sejumlah tanah. Politisi Partai gerindra ini berujar pihak kesultanan mereka tidak mengakui adanya grand di kerajaan Kutai Kartanegara.
“Kedudukan grand sultan tidak dipahami di Kerajaan Kutai Kartanegara, yang ada hanya tanah limpah ruah,” sebutnya.
Bahkan putusan Mahkamah Agung (MA) pun telah membatalkan seluruh hak-hak yang merasa dimiliki oleh grand sultan. Tercatat di tujuh kabupaten/kota yang ada di Kaltim. Mengingat tahun 1959 kerajaan telah melebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jadi seluruh aset tanah diserahkan ke negara. Semua berdasarkan segel yang diketahui oleh pemerintah daerah setempat,” ucap wakil ketua Fraksi Partai Gerindra ini.
Dituturkannya, data ini akan dijadikan bahan saat rapat dengan tim terpadu pemerintah dalam waktu dekat. Bukan itu saja, data ini pun harus diketahui oleh seluruh masyarakat Bontang. Termasuk beberapa kelompok tani yang mendapatkan grand sultan tersebut.
“Pemkot tidak perlu lagu untuk menetapkan atau menindak apabila ada yang tidak sesuai dengan itu. Lihat faktanya saja, mana pemilik lahan yang sesuai data nyata di lapangan. Sehubungan bidang tanahnya dan surat segelnya,” ujarnya.
Sementara, Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Hardiyono menyebut data ini bakal menjadi bahan untuk dipelajari terlebih dahulu oleh tim terpadu. Nantinya keputusan yang diambil pun akan dikonsultasikan dengan pihak kesultanan pula.
“Kalau sikap sudah nyambung dengan beliau (kesultanan, Red.) itu yang kami pegang,” kata Hardiyono. (ak)
