Dewan Minta Disdik Kaltim Turun Tangan 

SAMARINDA – Polemik pemindahan SDN 006 ke SDN 007 Samarinda masih terus bergulir. Meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan membentuk tim untuk meninjau sekolah sebagai solusi sementara. Namun nyatanya solusi untuk masalah utama perebutan gedung sekolah tersebut masih belum tersentuh.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan, kini yang menjadi permasalahan, SMA ini merupakan kewenangan Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim. Pemkot Samarinda tidak dapat mencampuri masalah itu.

“Dalam hal ini mereka juga harus berbicara bagaimana pendapatnya. Apa yang akan dilakukan Disdik Kaltim mengenai masalah ini. Apa ingin dibiarkan seperti ini atau bagaimana,” tanya dia, Rabu (12/2) kemarin.

Sri mengatakan, sebenarnya ingin mengakomodasi semua keinginan masyarakat terkait polemik ini. Apalagi keinginan masyarakat itu terkait pendidikan anak-anaknya. Bagaimana semua anak-anak dapat sekolah. Baik yang SD maupun SMA. Karena semua merupakan anak-anak Samarinda.

Karena dia memandang, yang penting adalah anak-anak dapat sekolah. Ia tak ingin anak-anak menjadi korban dengan adanya masalah ini. Bagaimana pendidikan karakternya kelak apabila masalah ini terus bergulir.

“Nah dengan adanya masukan dari Pak Rusman Yakub (Komisi IV DPRD Kaltim, Red) saya kira semua aspirasi dapat terakomodasi dengan baik. Walaupun pada akhirnya, sekolah itu pasti akan pindah,” sebut Sri.

“Semua yang ditakutkan wali murid juga sudah terjawab. Saya kira Pemkot Samarinda juga sudah cukup bertanggung jawab. Mereka berencana memindahkan sekolah itu kan pasti ada alasannya. Ingin mengatur agar semua dapat tertata dengan baik,” sambungnya.

Sehingga, Puji pun berharap pihak-pihak terkait harus dapat mencari solusi yang tepat mengenai permasalahan ini. Baik itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda mengenai aset pemkot, DPRD Kaltim, maupun Disdik Kaltim.

“Dengan adanya permasalahan ini, kita ambil jalan tengahnya. Memindahkan anak SMA juga bukan solusi yang tepat, karena terkait zonasi dan sebagainya. Kita tidak ingin mengorbankan anak SD maupun anak SMA,” pungkas Puji. (*/dev)