Enggan Ajukan Pinjaman Tinta ke Kemendagri 

SAMARINDA – Bebeberapa saat lalu, Direktorat Jenderel (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan lampu hijau bagi setiap kabupaten/kota yang mengalami kekosongan blangko maupun tinta untuk mengajukan pinjaman kepada pemerintah pusat.

Salah satu yang disarankan untuk mengajukan itu yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda. Mengingat saat ini, lembaga administrasi kependudukan tersebut saat ini sedang mengalami kekosongan tinta. Selain itu, tunggakan pencetakan KTP-el di instansi tersebut mencapai 38 ribu.

Terkait itu, Sekretaris Disdukcapil Samarinda, M Subhan mengatakan, pihaknya masih menanti pengadaan tinta melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan. Sebab, penetapan APBD dinilai tidak akan berlangsung lama.

“Kalau kita mau menunggu APBD Perubahan, sepertinya tidak akan lama lagi. Ya paling tidak Oktober kita sudah bisa beli tinta,” tutur dia, disambangi Metro Samarinda di ruang kerjanya di Jalan Milono, Kamis (13/9) kemarin.

Selain itu, Subhan berkata, yang menjadi pertimbangan enggan mengajukan pinjaman tinta ke pusat, karena ia menyadari proses untuk mendapatkan itu tidak lah mudah. Meskipun yang mengajukan itu adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

“Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan kami juga akan mencobanya. Hanya saja, untuk saat ini kami masih menanti anggaran dari APBD Perubahan,” tegas dia.

Bila bercermin dari anggaran yang diusulkan sebelumnya, Subhan berkeyakinan, jika hanya untuk memenuhi kebutuhan pencetakan KTP-el di Samarinda sudah lebih dari cukup. Pasalnya, dengan alokasi anggaran Rp 350 juta, Disdukcapil sudah bisa mengadakan lebih dari 100 tinta.

Pasalnya, untuk satu tinta sudah dapat mencetak hingga 450 KTP-el. Sehingga nantinya tinta tersebut akan cukup mencetak hingga 45 ribu KTP-el.

“Artinya, kebutuhan kita yang mendasar kan cuma mencetak 36 ribu KTP-el. Masih ada sisanya sekira sembilan ribu. Insyaallah akan mencukupi kebutuhan hingga Desember. Bahkan sampai biaya pembelian blangko maupun tinta dianggarkan lagi di belanja rutin APBD murni 2019 mendatang,” tutur dia.

Apalagi belum lama ini ada program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dari Pemprov Kaltim. Ia mengaku, pihaknya sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Sebab, pogram itu dapat membantu pemerintah kabupaten/kota dalam mengurangi utang pencetakan KTP-el.

“Kemarin saja, program GISA itu dapat mencetak hingga tujuh ribu lebih KTP-el. Artinya utang kami kepada masyarakat sudah mulai berkurang. Soalnya dari jumlah tersebut, sekira 97 persen yang melakukan pencetakan merupakan warga Samarinda,” pungkas Subhan. (*/dev)