Dewan Segera Inspeksi Proyek PLTU 

BONTANG – DPRD mengambil keputusan terkait belum adanya kepastian terkait sistem perekrutan tenaga kerja di lokasi proyek pembangunan PLTU kapasitas 2×100 Mw, Teluk Kadere, Bontang Lestari. Rencananya pekan depan gabungan Komisi I dan III akan melakukan inspeksi.

Pasalnya dalam rapat dengar pendapat yang dihelat kemarin (26/3) perwakilan PT Graha Power Kaltim (GPK) belum bisa menunjukkan surat persetujuan penempatan (SPP) dari pemerintah provinsi. Padahal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

“Karena apa yang diminta tidak ada, pekan depan diagendakan sidak ke lokasi. Kami akan memeriksa data karyawan sesuai dengan bukti pelaporan dari pemerintah provinsi,” kata Ketua Komisi I Agus Haris.

Politisi Gerindra ini juga menganggap tenaga kerja yang ada sekarang tidak sah. Dikarenakan rekomendasi penempatan pekerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) belum juga bisa dibeberkan. Belum lagi, rekomendasi mengenai penunjukkan main kontraktor dan subkontraktor belum bisa ditunjukkan.

“Harus ada rekomendasi dari pemerintah provinsi juga,” tuturnya.

Tidak imbangnya porsi pemberdayaan tenaga lokal, menjadi fokus utama dalam polemik ini. Ketua Komisi III Rustam HS meminta, saat sidak data dari Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) sebagai acuan pengecekan.

“Nanti disandingkan data dari DPMTK-PTSP dicocokkan dengan data milik perusahaan, supaya tahu berapa tenaga kerja yang berasal dari luar Bontang,” kata Rustam.

Dalam pertemuan sebelumnya, DPRD telah membuat enam rekomendasi. Pertama, kinerja tenaga kerja lokal tak perlu diragukan. Bahwasanya Bontang memiliki tenaga di bidang kerja apapun.

Selain itu, perusahaan harus bisa menunjukkan SPP dan dokumen identitas perusahaan kepada pemerintah kota. Poin ketiga yakni adanya kesepakatan untuk tidak melakukan penolakan terhadap segala bentuk investasi. Selanjutnya, pentingnya pelaporan perekrutan tenaga kerja sebelum proyek dimulai.

Pada 21 Maret lalu, perusahaan juga wajib menyerahkan dokumen perusahaan ke DPMTK-PTSP. Terakhir, perlunya kajian untuk menutup kawasan proyek berdasarkan tuntutan dari masyarakat.

Dalam rapat ini, pihak perusahaan diwakili oleh Salvis Sandi selaku staf bagian safety. Ia mengaku kerap kali memberikan masukan kepada subkontraktor mengenai pemberdayaan tenaga lokal. Jika dibutuhkan, ia juga bersedia bilamana saat sidak diminta menunjukkan lokasi pengerjaan.

“Saya pernah berselisih dengan orang di PT Wika, soalnya mereka menggunakan orang dari luar Bontang,” kata Salvis.

SELALU PERHATIKAN KEARIFAN LOKAL

Langkah DPRD untuk menggelar sidak pekan depan, langsung ditanggapi oleh pimpinan PT GPK. Site Manager PT GPK, Aris Munandar mengatakan menerima dengan tangan terbuka bilamana legislator merancang agenda tersebut.

“Kalau hasilnya begitu, ya mau bagaimana lagi,” kata Aris saat dihubungi Bontang Post, Senin (26/3).

Dikatakannya, PT GPK telah melapor ke DPMTK-PTSP. Namun, proses perekrutan tenaga kerja baru dimulai di Januari 2020 nanti. Adapun PT GPK saat ini memiliki karyawan sejumlah 6 orang.

“Sopir, petugas keamanan, staf general affair, staf safety, staf engineer, dan site manager. Masing-masing satu orang,” paparnya.

Berdasarkan hasil dua kali rapat di DPMTK-PTSP, bahwa main dan subkontraktor akan melakukan pelaporan sendiri. Pasalnya main owner proyek pembangunan PLTU kapasitas 2×100 Mw hanya bisa memberikan saran kepada main dan subkontraktor untuk memperhatikan kearifan lokal melalui pemberdayaan tenaga kerja.

Ia mengaku selalu menekankan masalah ini setiap kali rapat dan percakapan melalui grup WhatsApp. Aris mengungkapkan seluruh perusahaan yang ada sudah berkomitmen untuk membuka perekrutan melalui DPMTK-PTSP. Tak hanya itu, pelaporan bulanan ke DPMTK-PTSP serta kepesertaan jaminan tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan juga menjadi catatan yang harus diperhatikan oleh perusahaan.

“PT GPK bisa menyarankan, tetapi untuk mengatur tidak bisa karena mempunyai manajemen masing-masing,” ungkapnya.

Berdasarkan data dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Bontang Lestari, jumlah tenaga yang direkrut oleh main dan subkontraktor berjumlah 353 orang. Rinciannya, 178 merupakan tenaga lokal sedangkan 175 orang berasal dari luar Bontang.

Tenaga lokal yang dimaksud berasal dari empat RT di sekitar lokasi yakni RT 12, 13, 14 dan 15. Aris juga memastikan tidak ada pengangguran di keempat RT tersebut.

Penambahan tenaga kerja diluar Bontang Lestari akan terjadi tatkala material masuk kawasan proyek nanti. Di mana pengerjaan saat ini masih sebatas pembuatan pondasi dan pancang. “Nanti mechanical dan electrical baru mereka rekrutmen, tetapi dipastikan lewat DPMTK-PTSP,” tuturnya. (ak)